.webp)
Sebanyak 554.615 hektar sawah telah beralih fungsi menjadi pemukiman maupun kawasan industri sejak 2019 hingga 2025. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan agar para pihak yang telah melakukan alih fungsi lahan dikenakan sanksi tegas berupa denda tiga kali lipat.
"Konversi lahan ini yang sudah terlanjur ini, 554.615 hektar. Ini sudah terlanjur teridentifikasi terlanjur. Bagaimana caranya? Terlanjur, nah caranya Pak sesuai dengan undang-undang diganti," ujar Amran saat rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Amran menjelaskan mekanisme denda bisa dilakukan dua opsi. Opsi pertama dengan mencetak kembali sawah baru sebanyak tiga kali lipat dari luar yang dialihfungsikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Opsi kedua dengan membayarkan denda sebesar tiga kali lipat Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di lokasi tersebut.
"Kemudian yang kedua Pak, supaya, supaya ini betul-betul bisa terlaksana, jangan kita paksakan katakanlah Jakarta, Tangerang tidak ada lagi di situ. Caranya adalah kami usul, ada dua usulan kami, tiga kali itu sudah pasti di luar Jawa katakanlah itu, tapi dendanya 3 kali NJOP di tempat itu," beber Amran.
"Jadi, ada dua Pak, critical point-nya. Denda tiga kali kalau sawahnya dibangun dalam kawasan itu. Tetapi kalau tidak bisa, denda tiga kali NJOP. Nah kita bisa menghemat Rp 100 triliun. Jadi itu aja saya usul," imbuh Amran.
Menanggapi usulan Amran, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta agar data tersebut tidak langsung dieksekusi, melainkan harus diaudit terlebih dahulu secara komprehensif. Nusron menekankan perlunya pemilahan yang jelas antara alih fungsi yang mengantongi izin resmi dan yang ilegal, serta melihat status penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di masing-masing daerah saat alih fungsi itu terjadi.
"Maka ini harus diaudit dulu, sebelum menentukan jumlahnya denda, diaudit dulu dari 554 (ribu hektar) itu berapa yang pakai izin, berapa yang tidak pakai izin. Dari 554 (ribu hektar) itu, mana daerah yang pada saat itu sudah menetapkan LP2B, mana yang belum menetapkan LP2B," ujar Nusron.
Selain itu, Nusron mengingatkan sanksi penggantian lahan dalam undang-undang tidak dipatok rata, melainkan disesuaikan dengan jenis irigasi sawah yang dialihfungsikan. Sawah dengan irigasi teknis diwajibkan mengganti tiga kali lipat dengan tingkat produktivitas yang setara, sawah rawa dua kali lipat, sementara sawah tadah hujan hanya satu kali lipat.
"Kalau lahan teknis itu mengganti lahan non-sawah tiga kali lipat dicetak menjadi sawah. Tapi ada tambahan kalimat, tidak mutlak tiga kali lipat, dengan tingkat produktivitas yang sama. Jadi misal kalau sawah di Karawang, itu 9 ton, diganti di Sumsel hanya 3 ton, 3 dikali 3 = 9," beber Nusron.
"Jadi yang diaudit selain masuk LP2B juga jenis sawah dulu yang dialih fungsi itu kayak apa. Tinggal itu dilakukan tim bersama. Kalau bisa mohon timnya diketuai dari Tim Menko dengan anggotanya dari ATR BPN sama Menteri Pertanian, KKP ada," tambah Nusron.
Sebelumnya, sebanyak 554.000 hektare sawah sejak 2019 hingga 2025 telah beralih fungsi menjadi pemukiman maupun kawasan industri. Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, alih fungsi tersebut akan mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
Nusron menilai kondisi ini menjadi alasan pentingnya pengendalian ruang melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar keberlangsungan lahan pangan dapat dijaga. Untuk itu, ia meminta pimpinan daerah agar status Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan (LP2B), Lahan Baku Sawah (LBS), Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) tertera dalam RTRW.
"Saya bertekad ingin menghentikan alih fungsi lahan sawah ini. Karena itu Bapak/Ibu sekalian, kita lihat nanti di dalam RTRW-nya harus mencantumkan tentang Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan (LP2B). Lahan Baku Sawah (LBS), Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), LP2B-nya harus muncul. Supaya ke depan ini sawahnya dilindungi," ujar Nusron dalam keterangannya, dikutip Minggu (14/12/2025).
(rea/hns)
