.webp)
Menunaikan ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang selalu diidam-idamkan oleh setiap umat Islam. Saat ini, perkembangan layanan keuangan menawarkan berbagai fasilitas pembiayaan haji yang memudahkan masyarakat, salah satunya adalah dengan utang dan pembiayaan.
Mengingat besarnya biaya haji, kemudahan akses dana utang dan pembiayaan ini tentu menjadi solusi yang menarik. Meski Islam memperbolehkan utang, umat Islam tetap perlu bersikap selektif dan berhati-hati dalam memilih layanan utang agar tidak melanggar batasan syariat yang telah ditetapkan agama.
Untuk menjawab fenomena ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang mengatur hukum uang utang dipakai untuk berhaji. Simak penjelasannya dalam ulasan berikut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fatwa MUI Mengenai Haji dengan Utang
Fatwa MUI dalam Musyawarah Nasional X Tahun 2020 tentang Pembayaran Setoran Awal Haji dengan Utang dan Pembiayaan mengatur hukum pembayaran setoran awal haji menggunakan dua jenis biaya, yakni utang dan pembiayaan. Utang merupakan uang yang diperoleh seseorang dengan ketentuan akan mengembalikannya senilai dengan harta tersebut kepada pihak yang memberikan utang. Sementara pembiayaan merujuk pada fasilitas penyediaan dana yang diperoleh dari lembaga keuangan.
Fatwa tersebut memutuskan bahwa pembayaran setoran awal haji dengan uang yang diperoleh melalui utang atau pembiayaan diperbolehkan dengan catatan harus memenuhi syarat-syaratnya.
Apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang disebutkan, maka pembayaran setoran awal haji dengan uang utang dan pembiayaan hukumnya haram.
Ketentuan Utang yang Boleh Digunakan untuk Berhaji
Berikut adalah ketentuan utang yang diperbolehkan untuk berhaji menurut Fatwa MUI dalam Munas X Tahun 2020.
1. Utang Tidak Mengandung Riba
Pembayaran setoran awal haji dengan uang hasil utang diperbolehkan, asal utang tidak mengandung unsur riba atau bunga. Hal ini karena utang yang disertai bunga dianggap haram dalam Islam karena melibatkan unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
2. Sanggup Melunasi Utang
Boleh melakukan pembayaran setoran awal haji dengan utang, dengan catatan orang tersebut memiliki kesanggupan untuk melunasi utang tersebut. Kesanggupan dapat dibuktikan dengan kepemilikan aset yang cukup yang menunjukkan bahwa orang tersebut mampu memenuhi kewajiban pelunasan utang.
3. Pembiayaan Menerapkan Akad Syariah
Pembayaran setoran awal haji menggunakan uang hasil pembiayaan dari lembaga keuangan diperbolehkan, dengan syarat lembaga tersebut menerapkan akad syariah dan tidak melibatkan lembaga keuangan konvensional yang menggunakan sistem bunga (riba).
Kendati diperbolehkan, MUI mengimbau masyarakat Islam untuk menunaikan ibadah haji setelah adanya istithaah, sehingga tidak memaksakan diri untuk berhaji sebelum benar-benar dalam keadaan istithaah.
