.webp)
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengungkap sejumlah kendala dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur. Kondisi lahan gambut, sulitnya akses menuju titik api, hingga keterbatasan sumber air menjadi tantangan petugas dalam memadamkan kebakaran.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengatakan penanganan kebakaran terus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Fokus utama petugas saat ini adalah mengendalikan api sekaligus melindungi keselamatan personel, satwa liar, dan habitatnya.
"Kondisi vegetasi yang kering, rendahnya kelembapan bahan bakar, serta angin di wilayah pesisir menjadi tantangan dalam pengendalian kebakaran," kata Ristianto dalam keterangannya, Jumat (16/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjelaskan, penanganan kebakaran di kawasan bergambut membutuhkan upaya ekstra. Sebab, api dapat merambat di bawah permukaan tanah dan menyisakan bara meskipun kobaran api di permukaan telah padam.
Kondisi tersebut membuat petugas harus melakukan penyisiran, pemeriksaan, hingga pembasahan secara berulang untuk memastikan tidak ada bara yang berpotensi memicu kebakaran kembali.
"Pada lokasi bergambut, api juga dapat merambat di bawah permukaan dan menyisakan bara yang berpotensi kembali menyala meskipun api di permukaan telah padam," ujarnya.
Ristianto mengatakan Balai TNWK terus mengevaluasi strategi pemadaman bersama tim gabungan yang melibatkan BPBD, TNI, Polri, BMKG, tim pemadam udara, serta pihak terkait lainnya.
Evaluasi dilakukan terhadap metode pemadaman, efektivitas peralatan, penempatan personel, ketersediaan air, hingga akses menuju titik kebakaran. Pendinginan setelah api utama berhasil dikendalikan juga menjadi bagian penting dalam penanganan.
Salah satu kendala yang dihadapi petugas adalah jauhnya sumber air. Saat ini, kebutuhan air untuk pemadaman mengandalkan Sungai Way Pegadungan. Selain itu, medan yang sulit dijangkau dan kondisi angin di wilayah pesisir turut memengaruhi penyebaran api serta efektivitas pemadaman.
Selain mengancam kawasan hutan, kebakaran berpotensi mengganggu habitat satwa liar di TNWK. Dampaknya antara lain berkurangnya tutupan vegetasi, tempat berlindung, ketersediaan pakan, hingga terganggunya jalur pergerakan satwa.
Ristianto mengatakan dampak kebakaran terhadap gajah sumatera, harimau sumatera, dan satwa lainnya tidak bisa hanya diukur berdasarkan luas areal yang terbakar.
Menurutnya, diperlukan pemetaan lokasi kebakaran yang dibandingkan dengan peta habitat, wilayah jelajah, serta data pemantauan satwa untuk mengetahui tingkat gangguan terhadap ekosistem.
Berdasarkan pengamatan petugas, keberadaan gajah masih ditemukan di sekitar lokasi kebakaran, baik melalui perjumpaan langsung maupun temuan jejak baru. Petugas juga masih menjumpai vegetasi yang tidak terbakar di sekitar kawasan tersebut.
Meski demikian, temuan itu belum cukup untuk memastikan besarnya dampak kebakaran terhadap kondisi satwa dan daya dukung habitat.
"Survei lapangan yang lebih menyeluruh akan dilakukan setelah kebakaran terkendali dan kondisi memungkinkan petugas bekerja dengan aman," jelasnya.
Pemantauan terhadap kondisi habitat dan pergerakan satwa akan menjadi bagian dari penanganan pascakebakaran. Petugas akan memperhatikan ketersediaan pakan, tempat berlindung, serta keberlanjutan jalur pergerakan satwa.
Ristianto mengatakan dalam jangka pendek, Balai TNWK memprioritaskan identifikasi dan penanganan seluruh titik api aktif. Petugas juga melakukan penyisiran dan pembasahan di lokasi yang masih mengeluarkan asap.
Upaya pencegahan turut diperkuat melalui pemetaan wilayah rawan kebakaran, peningkatan sistem peringatan dini, patroli, pengawasan sumber penyebab kebakaran, serta pelibatan masyarakat.
Kemenhut juga menyiapkan penguatan kesiapsiagaan melalui pengaktifan posko siaga dan pos pantau. Pengembangan sumber air berupa sumur bor dan embung menjadi salah satu rencana untuk mendukung pemadaman, terutama di wilayah rawan yang sulit dijangkau.
Sementara itu, pemulihan jangka panjang akan dilakukan dengan memantau pertumbuhan vegetasi, menilai tingkat kerusakan ekosistem, serta mengamati perubahan kondisi habitat dan pergerakan satwa.
Menurut Ristianto, keberhasilan pemulihan perlu diukur menggunakan indikator yang jelas dan dievaluasi secara berkala. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan perkembangan pengendalian api, kondisi lapangan, dan hasil penilaian kerusakan.
Terkait luas areal yang terbakar maupun yang telah berhasil dipadamkan, Kemenhut belum menyampaikan angka terbaru. Pengukuran dan verifikasi masih diperlukan agar data yang disampaikan kepada masyarakat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Saat ini tim masih memusatkan upaya pada pengendalian kebakaran. Angka luasan akan disampaikan setelah pengukuran dan verifikasi memadai agar informasi yang diterima masyarakat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," tandas Ristianto.
