.webp)
Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Sleman menyebut tidak beroperasinya SPPG Kedungpoh, Nglipar, Gunungkidul karena puluhan karyawannya mengundurkan diri. Semua itu karena penyesuaian kebijakan operasional dan pembiayaan dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis (MBG).
"Berdasarkan laporan yang diterima, sebanyak 36 relawan menyatakan mengundurkan diri atau tidak melanjutkan pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian terhadap sistem kerja, jumlah tenaga kerja, serta nominal insentif sebagai bagian dari penerapan kebijakan efisiensi anggaran," kata Kepala KPPG Sleman, Harsono Budi Waluyo saat dihubungi wartawan, Kamis (12/11/2026).
Perlu diketahui, KPPG Sleman merupakan otoritas yang berwenang selaku instansi vertikal BGN di wilayah DIY dan Jateng Selatan. Di mana Gunungkidul sendiri masuk dalam otoritas KPPG Sleman.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kondisi tersebut berdampak pada kesiapan operasional SPPG yang selama ini melayani sebanyak 1.316 penerima manfaat. Harsono melanjutkan, penyesuaian operasional tersebut merupakan bagian dari upaya SPPG untuk menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kebijakan terbaru Badan Gizi Nasional (BGN), khususnya Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 63551 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BGN No.63539 Tahun 2026 mengenai Petunjuk Teknis Pembiayaan Bahan Baku Pangan dan Pembiayaan Operasional pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam Program Makan Bergizi Gratis.
"Petunjuk teknis tersebut mengatur penyesuaian pembiayaan operasional, termasuk ketentuan mengenai jumlah relawan yang dipekerjakan, mekanisme kerja, serta pola penggunaan anggaran," ujarnya.
Salah satu perubahan yang menjadi perhatian adalah mekanisme pembiayaan operasional yang sebelumnya menggunakan pola at cost dengan batas Rp 3.000 menjadi pola up to Rp 3.000. Perubahan tersebut menuntut setiap SPPG melakukan penataan ulang perencanaan anggaran dan pengelolaan operasional agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, yayasan, mitra dan pengelola SPPG perlu melakukan penyesuaian terhadap komponen belanja, kebutuhan tenaga kerja, pembagian tugas, serta sistem kerja relawan.
Dalam kasus SPPG Gunungkidul Nglipar Kedungpoh, upaya penyesuaian telah dilakukan melalui penyusunan ulang Rencana Anggaran Biaya (RAB), penerapan sistem kerja shift, pengurangan sejumlah komponen belanja operasional, serta penyesuaian insentif relawan. Namun, skema tersebut belum mencapai kesepakatan yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh seluruh relawan.
"Berkurangnya 36 tenaga relawan secara signifikan menyebabkan ketidakseimbangan antara ketersediaan tenaga kerja dan kebutuhan operasional," ucapnya.
Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi proses persiapan bahan pangan, pengolahan, pencucian peralatan, pengemasan, hingga distribusi makanan.
Apabila dipaksakan untuk tetap beroperasi dengan jumlah tenaga kerja yang tidak memadai, terdapat risiko meningkatnya beban kerja dan tidak optimalnya kualitas pelayanan.
"Atas pertimbangan tersebut, pihak yayasan dan mitra memutuskan untuk menghentikan sementara operasional SPPG sampai kebutuhan tenaga kerja kembali terpenuhi dan sistem kerja baru dapat disusun secara layak," ujarnya.
Penghentian sementara ini, lanjut Harsono, berdampak terhadap pelayanan pemenuhan gizi bagi 1.316 penerima manfaat. Di sisi lain, Harsono menegaskan bahwa kebijakan efisiensi harus dilaksanakan secara terukur dan tidak boleh mengabaikan kesiapan operasional maupun kualitas pelayanan.
"Penyesuaian terhadap petunjuk teknis merupakan bagian dari kewajiban setiap SPPG. Namun, efisiensi tidak boleh hanya dimaknai sebagai pengurangan anggaran atau jumlah tenaga kerja. Perlu dilakukan perhitungan yang cermat agar kebutuhan tenaga kerja tetap sebanding dengan volume produksi, beban pekerjaan, dan standar pelayanan yang harus dipenuhi," katanya.
Lebih lanjut, KPPG Sleman menekankan bahwa pengelola SPPG harus mampu menyusun sistem kerja yang proporsional, memperhatikan pembagian tugas dan jam kerja, serta memastikan setiap tahapan operasional tetap memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas pelayanan.
"Efisiensi harus menghasilkan tata kelola yang lebih efektif, bukan justru menimbulkan risiko baru akibat kekurangan tenaga kerja," katanya.
Sebagai tindak lanjut, KPPG Sleman akan melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap yayasan, mitra, serta Kepala SPPG untuk memastikan penyusunan kembali kebutuhan tenaga kerja, sistem pembagian shift, dan perencanaan anggaran sesuai petunjuk teknis terbaru. Operasional SPPG dapat dipertimbangkan untuk kembali berjalan setelah kebutuhan tenaga kerja terpenuhi dan kesiapan operasional dinyatakan memadai.
KPPG Sleman juga mengingatkan seluruh SPPG di wilayah DIY agar melakukan evaluasi internal dan mengantisipasi dampak penyesuaian kebijakan sejak dini. Setiap perubahan pola pembiayaan dan pengelolaan tenaga kerja harus direncanakan secara matang, dikomunikasikan dengan baik kepada relawan, serta memperhitungkan keberlangsungan pelayanan kepada penerima manfaat.
"Prinsipnya, efisiensi harus berjalan beriringan dengan efektivitas pelayanan. Penyesuaian anggaran harus tetap mempertimbangkan kebutuhan riil operasional, kelayakan beban kerja relawan, keamanan pangan, dan keberlanjutan program," ucapnya.
"Jangan sampai kebijakan efisiensi justru menyebabkan pelayanan kepada penerima manfaat tidak dapat berjalan optimal," lanjut Harsono.
Diberitakan sebelumnya, postingan bernarasi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Kedungpoh, Nglipar tutup sementara karena pemangkasan gaji berujung mogok kerja karyawannya. Dukuh Kedungpoh Lor membenarkannya, dan berdasarkan informasi penyebab tutup karena masalah administrasi.
"Aktivitas dapur SPPG Kedungpoh terhenti pada Kamis (12/11/2026) Sejumlah karyawan mogok kerja yang berdampak pada berhentinya distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG). Aksi tersebut diduga dipicu pemangkasan gaji hingga lebih dari 50 persen," kata akun Instagram @gunungkidul_viral2 seperti dilihat detikJogja hari ini.
Dukuh Kedungpoh Lor, Tri Marsudi mengatakan, bahwa SPPG Kedungpoh memang berada di Kedungpoh Lor. Tri juga membenarkan jika SPPG tersebut tidak beroperasi sementara.
"Betul, untuk SPPG Kedungpoh memang mulai hari ini tidak beroperasi," katanya saat dihubungi detikJogja, Kamis (12/11/2026) petang.
Tri mengaku mendapatkan informasi itu dari guru tempat anaknya bersekolah. Mengingat sekolah anaknya menjadi penerima manfaat makan bergizi gratis (MBG).
"Saya tadi dapat WA (WhatsApp) guru anak saya dan bilang untuk sementara tidak dapat MBG karena SPPG tidak beroperasi sementara terhitung mulai hari ini," ujarnya.
Terkait penyebab SPPG tersebut tidak beroperasi, Tri mengaku tidak tahu secara detail. Namun berdasarkan informasi melalui chat guru sekolah anaknya, SPPG tutup karena masalah administrasi.
"Kalau dari informasi guru anak saya lewat WA, SPPG tutup sementara karena ada permasalahan administrasi," ucapnya.
