.webp)
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mengundurkan diri dari jabatannya. Gibran dikabarkan akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR RI sekitar pukul 11.00 WIB.
Dilansir dari detikNews, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, yang tengah memimpin rapat kerja bersama Kapolri Suyudi Ario Seto, hendak menyerahkan hak berbicara kepada anggota Komisi III DPR Benny Kabur Harman. Hal itu dilakukan karena Benny ada acara di MPR RI.
Habib menyebut Benny akan ke MPR karena Gibran disebutkan akan menyerahkan surat pengunduran diri pukul 11 siang ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jam 11 Gibran menyerahkan pengunduran diri katanya, Pak," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (12/10/2026).
Setelah pengunduran diri itu resmi berlaku dan Gibran diberhentikan dengan status berhenti dengan hormat, ia bisa mendapatkan berbagai tunjangan, salah satunya rumah pensiun.
Ketentuan mengenai tunjangan mantan wakil presiden diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978, PP Nomor 5 Tahun 1978, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022.
Ada pun, yang dimaksud dengan berhenti dengan hormat yaitu:
- tidak dipilih/diangkat kembali sebagai Presiden atau Wakil Presiden setelah habis masa jabatannya,
- berhenti atas permintaan sendiri,
- karena sesuatu sebab tidak dapat lagi melakukan kewajiban dalam masa jabatannya.
Pada pasal 8 (a) UU Nomor 7 Tahun 1978 disebutkan bahwa mantan presiden dan mantan wakil presiden diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya.
Tak hanya itu, Gibran juga akan mendapatkan tunjangan lainnya seperti tunjangan pensiun setiap bulan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima, kendaraan milik negara beserta sopirnya, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan. Tunjangan tersebut diberikan sebulan setelah pemberhentian dengan hormat.
"Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat," demikian bunyi pasal 9, UU Nomor 7 Tahun 1978.
