.webp)
Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) menyatakan keberatan dan menolak tegas rencana kebijakan penahanan serta pencairan dana umrah dengan skema 75 persen dan 25 persen. Rencana mekanisme rekening penampungan (escrow account) tersebut tercantum dalam rancangan regulasi Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI).
Skema tersebut mengatur bahwa 75 persen dana jemaah di rekening penampungan baru dapat dicairkan setelah jemaah diberangkatkan, sedangkan 25 persen sisanya dicairkan setelah jemaah kembali ke Tanah Air.
Sekretaris Jenderal DPP AMPHURI, H. A. Zaky Zakaria Anshary, Lc., MA, menegaskan bahwa meski mengapresiasi niat baik pemerintah dalam melindungi dana jemaah dan mencegah penipuan, mekanisme pencairan 75%-25% tersebut berpotensi menimbulkan masalah yang jauh lebih besar bagi ekosistem umrah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Persoalan mendasarnya sangat sederhana: bagaimana Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dapat memberangkatkan jemaah apabila dana untuk membayar tiket pesawat, hotel, transportasi, dan kebutuhan di Arab Saudi baru bisa dicairkan setelah jemaah berangkat?" ujar Zaky Zakaria Anshary kepada detikcom, Rabu (11/11/2026).
Zaky menjelaskan, dalam praktik industri umrah, mayoritas komponen utama perjalanan wajib dilunasi jauh sebelum hari keberangkatan. Jika seluruh dana jemaah ditahan di rekening penampungan dan tak bisa dicairkan untuk deposit vendor, PPIU dipaksa menyediakan modal kerja (cash flow) yang sangat besar untuk menalangi operasional lebih dulu.
Kondisi tersebut dinilai akan sangat memberatkan para pelaku usaha travel umrah, terutama kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Kami khawatir kebijakan tersebut justru meningkatkan biaya operasional, mengganggu arus kas perusahaan, menghambat keberangkatan jemaah, dan pada akhirnya berpotensi meningkatkan harga paket umrah," tegasnya.
Ia pun berpesan agar pemerintah dan pelaku usaha bergerak dalam satu ekosistem pertumbuhan yang saling mendukung.
"Jangan terlalu sibuk mengatur uang yang berputar di perusahaan, tetapi bangunlah kebijakan yang memungkinkan perusahaan menghasilkan nilai tambah, keuntungan, membuka lapangan kerja, dan memberikan kontribusi pajak yang semakin besar kepada negara," tambah Zaky.
Usulan AMPHURI
AMPHURI menegaskan bahwa mereka tidak menolak pengawasan pemerintah maupun meminta kebebasan menggunakan dana di luar kepentingan umrah. Pengawasan tetap bisa berjalan efektif tanpa mengorbankan kelancaran usaha melalui digitalisasi transaksi, audit keuangan, hingga penegakan hukum yang tegas bagi travel nakal.
Bahkan, AMPHURI mendorong dibentuknya pengawasan berbasis risiko, di mana travel berintegritas dan berekam jejak baik mendapatkan kemudahan administrasi, sementara pelaku pelanggaran ditindak keras.
Secara teknis, AMPHURI mengingatkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2021 sebenarnya sudah mengatur keberadaan rekening penampungan biaya umrah. Yang dibutuhkan saat ini adalah pengawasan peruntukan dana, bukan penahanan uang secara kaku.
Sebagai solusi atau win-win solution, AMPHURI mengusulkan agar dana dalam rekening penampungan tetap diperbolehkan cair sebelum keberangkatan, khusus untuk pembayaran langsung ke maskapai, hotel, dan transportasi berbasis bukti dokumen transaksi yang sah dan dapat diaudit.
"Kami meminta Kementerian Haji dan Umrah untuk meninjau kembali mekanisme pencairan 75 persen dan 25 persen tersebut serta membuka dialog yang lebih mendalam dengan seluruh asosiasi penyelenggara umrah," imbaunya.
"Perlindungan jemaah harus menjadi prioritas, tetapi keberlangsungan industri umrah nasional juga harus dijaga. Keduanya harus berjalan bersama, bukan saling mengorbankan," pungkas Zaky.
