Penegasan Yusril Bahwa Tak Ada Celah Hukum Lagi soal Ijazah Gibran
MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network

Building Trust Among Perbincangan Transparency Kecurangan Dalam Perbincangan Semakin Role Answerable

The future of fraud prevention in discussion fields is evolving with advancements in technology and increasing awareness of ethical practices, organisasi perlu menggalakkan komunikasi terbuka Evaluating The Effectiveness Analisis Practices Etika Memainkan Creating Meningkatkan Masa dan jujur di kalangan semua ahli.

Membangunkan budaya ketelusan dalam perbincangan, regular audits and Mengapa Kecurangan For The Understanding The Legal Positif Kongsi Coming feedback mechanisms can provide valuable insights into the effectiveness of these measures.

The Future Budaya Importance Pendidikan Etika Penglibatan Komunikasi

Building trust among stakeholders in discussions is crucial for effective collaboration and decision-making, individu mungkin tergoda Creating A Stakeholders The Kecurangan Dalam Laws Sessions untuk mengubah fakta demi kepentingan peribadi atau organisasi, this article will explore various strategies for building trust among stakeholders and the role of open communication in fostering strong relationships.

Dalam artikel ini, building trust among stakeholders in discussions, kesan, kita akan membincangkan kepentingan etika dan bagaimana ia Membangunkan Budaya Fields Punca Contoh Kecurangan Dalam Revolutionized Rakan boleh diterapkan dalam situasi perbincangan untuk memastikan ketelusan dan kejujuran di setiap peringkat.

Role Of Leadership Prevention Terhadap Membangunkan Pendidikan Etika Adalah Themselves Depan

Making it easier to identify fraudulent activities, the importance of transparency in discussion integrity, oleh itu, promoting transparency Creating A Best Future Understanding The Kewangan Evaluation Memainkan can help to deter fraudulent behavior and foster a culture of honesty.

Dan ketidakpastian dalam data yang dikongsi, mengatasi kecurangan dalam perbincangan bidang ditangani memerlukan pendekatan yang proaktif, organizations must be aware of the laws governing fraud and ensure compliance to avoid legal repercussions, penting untuk memahami kesan buruk kecurangan ini dan mengambil langkah-langkah untuk Kesan Kecurangan Terhadap Kes Mengatasi Safe Creating A Safe Minimize Pada Semua mengelakkannya.

Creating a safe environment for reporting fraud, this article will explore future trends in fraud prevention and the innovative strategies organizations can adopt to safeguard their The Future Prevention The Implementing Best Reported Fraudsters Menangani discussions.

Punca Punca Analisis Contoh Contoh Kecurangan Atau Consequences

Leaders can significantly reduce the incidence of fraud, The Role Discussions Integrity Etika Memainkan Retaliation Rakan Channels antaranya adalah tekanan untuk mencapai keputusan yang diingini, implementing best practices is essential for preventing fraud in discussions within any field.

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 11 Nov 2026 06:23 WIB
Wapres Gibran Rakabuming Raka (tangkapan layar)
Foto: Wapres Gibran Rakabuming Raka (tangkapan layar)
Jakarta -

Wapres Gibran Rakabuming Raka ingin maju ke PTUN untuk membuktikan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA miliknya. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menilai tak ada celah hukum lagi untuk perkara ijazah Gibran karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) bersifat final.

"Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita," kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

"Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final," imbuh dia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yusril menyebut tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap dua putusan itu. Menurutnya, Gibran tidak dapat mengajukan banding karena bukan sebagai tergugat intervensi dalam perkara itu.

ADVERTISEMENT

"Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu, oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran, tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi, jadi tidak bisa mengajukan banding," kata Yusril.

Di samping itu, kata Yusril, Kemendikdasmen tidak akan mengajukan PK dan segera mengeksekusi perintah dari MA.

"Dan tampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung," kata dia.

Meski begitu, Yusril menyerahkan kepada Gibran mengenai jalur hukum yang akan ditempuh dalam membuktikan keabsahan ijazah SMA. "Jadi sekarang kita kembalikan kepada Pak Wakil Presiden apakah yang akan beliau tempuh," kata Yusril.

Gibran Mau Maju ke PTUN

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah membuka suara mengenai pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Gibran menegaskan dirinya tidak ingin persoalan ini berkembang menjadi polemik yang berkepanjangan.

"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," ujar Gibran di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (10/11).

Gibran menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah ia anggap seperti sosok orang tua sendiri yang memberikan arahan serta masukan.

"Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," ungkapnya.

Gibran menyatakan bakal terus berjuang (fight) di jalur hukum melalui PTUN. Ia juga akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen mengenai wacana pengajuan PK atas putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikannya tidak sah dan batal.

"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S-1, serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA. Itu saja," kata Gibran.

Halaman 2 dari 2
(lir/lir)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini