.webp)
- Daftar Pemakzulan Presiden di Berbagai Negara pada Abad ke-21 1. Presiden Korea Selatan 2. Presiden Brasil 3. Presiden Lituania 4. Presiden Paraguay 5. Presiden Indonesia
- Pemakzulan di Indonesia 1. DPR menyampaikan pendapat 2. DPR mengajukan permintaan kepada MK 3. MK memeriksa dan memutus pendapat DPR 4. DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR 5. MPR menggelar sidang 6. Presiden atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan 7. MPR mengambil keputusan
Apakah detikers akhir-akhir ini pernah mendengar 'pemakzulan'? Istilah ini dikaitkan dengan tindakan pemberhentian presiden atau wakil presiden secara hukum. Dalam sejarahnya, pemakzulan pernah terjadi pada presiden di berbagai negara, lo. Siapa saja?
Pada abad ke-21 atau sejak 2001, ada beberapa peristiwa pemakzulan presiden di berbagai negara. Alasan pemakzulan bermacam-macam, mulai dari kasus penyuapan, kebijakan yang melanggar hukum, sampai pertarungan politik.
Lalu presiden mana saja yang pernah dimakzulkan dan akhirnya turun dari jabatan presiden? Berikut daftarnya, dikutip International Business Times.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Daftar Pemakzulan Presiden di Berbagai Negara pada Abad ke-21
1. Presiden Korea Selatan
Dalam kurun waktu 10 tahun, Korea Selatan mengalami pemakzulan presiden sebanyak dua kali. Pertama terjadi pada presiden wanita pertama Korea Selatan, Park Geun Hye, tahun 2017. Kedua terjadi pada Yoon Suk-yeol yang dimakzulkan oleh Majelis Nasional pada 14 Desember 2024.
Park dituduh berkolusi dan menipu perusahaan multinasional seperti Samsung dengan suap puluhan juta dolar, menurut The Guardian. Sementara Yoon diberhentikan karena deklarasi darurat militer yang melanggar hukum.
2. Presiden Brasil
Presiden wanita pertama Brasil, Dilma Rousseff, dimakzulkan atas tuduhan memanipulasi anggaran federal. Pada 31 Agustus 2016, 61 senator memutuskan untuk mendukung pemecatannya, demikian dikutip dari International Business Times.
3. Presiden Lituania
Parlemen Lituania (Seimas) memberhentikan Presiden Rolandas Paksas pada 6 April 2004 setelah kurang dari 14 bulan menjabat. Pemakzulan ini dilakukan atas tuduhan skandal politik, termasuk pelanggaran konstitusi.
4. Presiden Paraguay
Pada 21-22 Juni 2012, Presiden Paraguay, Fernando Lugo Méndez, dimakzulkan oleh Kongres. Ia didakwa dengan empat tuduhan penyalahgunaan wewenang jabatan pemerintahan dan dugaan keterlibatan dalam konfrontasi antara polisi dan petani yang menewaskan 17 orang, demikian menurut The Guardian.
5. Presiden Indonesia
Presiden ke-4 Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dimakzulkan melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 23 Juli 2001. Gus Dur dipuji karena membawa kembali demokrasi dan kebebasan ke Indonesia.
Namun, lawan politik mengkritiknya karena pilihan kabinet Gus Dur dan pemerintahannya dinilai tidak stabil. Lawan politik kemudian merekayasa tuduhan korupsi untuk memakzulkan Gus Dur. Sampai akhirnya dimakzulkan, Gus Dur tidak pernah terbukti korupsi.
Pemakzulan di Indonesia
Di Indonesia sendiri, menurut buku Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945 oleh M. Laica Marzuki, UUD 1945 tidak menggunakan istilah pemakzulan, tetapi diberhentikan dan pemberhentian. Ketentuan ini termaktub pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Pasal 7A UUD 1945 menetapkan alasan-alasan pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya, yakni:
'Terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden'
Proses pemakzulan di Indonesia tercantum pada Pasal 7B, poinnya yakni:
1. DPR menyampaikan pendapat
DPR terlebih dahulu menyampaikan pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Pendapat ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.
2. DPR mengajukan permintaan kepada MK
Permintaan kepada MK harus didukung sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna. Sidang tersebut juga harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah seluruh anggota DPR.
3. MK memeriksa dan memutus pendapat DPR
MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan diterima.
4. DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR
Jika MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR menggelar sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR.
5. MPR menggelar sidang
MPR wajib menggelar sidang untuk memutus usul pemberhentian paling lambat 30 hari setelah menerima usul dari DPR.
6. Presiden atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan
Sebelum mengambil keputusan, MPR wajib memberikan kesempatan kepada presiden dan/atau wakil presiden untuk menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna.
7. MPR mengambil keputusan
Keputusan pemberhentian harus diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah seluruh anggota MPR dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.
