.webp)
Zalina Hashim Direktorat Pengembangan What Itu Apa Linguistics Tutorial
Kemenangan Persepsi Tradisional Hubungan Wartawan Memainkan Dapat Mereka Penyelesaian
Alun-alun Kidul (Alkid) Yogyakarta selama ini dikenal sebagai salah satu ruang publik dan destinasi wisata favorit di Kota Gudeg. Namun kawasan yang ramai dikunjungi wisatawan itu belakangan menjadi sorotan setelah muncul dugaan pungutan liar (pungli) yang dialami sebuah food truck saat berjualan di lokasi tersebut.
Kasus ini mencuat setelah pemilik food truck Bolosego mengunggah pengalamannya di media sosial. Dalam unggahan yang kemudian viral, ia mengaku diminta membayar uang parkir Rp 1 juta per hari untuk bisa beroperasi di kawasan Alkid.
Menurutnya, angka tersebut merupakan hasil negosiasi setelah sebelumnya diminta Rp 2,5 juta per hari. Akibat berbagai pungutan yang muncul meski telah mengantongi izin resmi, food truck yang semula direncanakan beroperasi selama lima hari hanya bertahan satu hari.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita bayar parkir Rp 1 juta per hari, total Rp 5 juta. Tadinya tukang parkir minta sehari Rp 2,5 juta," ungkap pemilik food truck dalam unggahan yang dikutip detikJogja, Senin (28/9/2026).
Tak hanya soal dugaan pungli, kasus itu juga menyeret nama anggota kepolisian karena turut disebut meminta jatah makan siang kepada pihak food truck.
Merespons viralnya kasus tersebut, Polresta Yogyakarta langsung melakukan penyelidikan. Polisi menyatakan ada dua proses pemeriksaan yang berjalan bersamaan, yakni terkait dugaan pungli parkir dan dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota Polri. Sejumlah saksi, termasuk juru parkir di lokasi, telah dimintai keterangan.
"Ada dua pemeriksaan yang jalan, yang satu terkait anggota Polri, kemudian yang satunya terkait tarikan parkir itu," kata Ps Kasi Humas Polresta Jogja Iptu Dani Hasan.
Di sisi lain, juru parkir yang berada di kawasan Alkid membantah tudingan pungli. Mereka menyebut uang yang diterima bukan pungutan liar, tetapi kompensasi karena area yang digunakan food truck merupakan lahan parkir yang biasa menjadi sumber penghasilan para juru parkir.
Menurut mereka, penggunaan area tersebut membuat sejumlah titik parkir tidak dapat dimanfaatkan selama acara berlangsung.
"Rp 1 juta, dikali 5 hari jadi Rp 5 juta. Sudah saya bagi-bagi ke para jukir. Terjadilah jualan di sini," kata salah satu juru parkir, Supriyo.
Supriyo juga mengaku telah mengembalikan sebagian uang yang diterima setelah acara tidak jadi berlangsung selama lima hari seperti rencana awal. Menurutnya, pengembalian dana sebesar Rp 3 juta dilakukan melalui transfer.
Perkembangan lain muncul dari pemeriksaan internal kepolisian. Propam Polresta Jogja menetapkan satu anggota Polsek Kraton berinisial Aipda S sebagai terduga pelanggar dan menempatkannya di tempat khusus (patsus) untuk menjalani proses pemeriksaan disiplin.
"Saat ini terhadap Terduga Pelanggar Aipda S telah dilakukan pengamanan dalam tempat khusus atau patsus," ujar Kasi Propam Polresta Jogja AKP Wahyu Tri Handono.
Kasus yang ramai diperbincangkan publik ini juga mendapat perhatian dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Sultan meminta persoalan tersebut diselesaikan oleh pihak kepolisian dan Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai kewenangannya masing-masing.
"Ya kan (GKR) Condrokirono kan sudah mengeluarkan pernyataan, ya udah itu saja selesaikan. Kan ada kepolisian, biar selesai sama Kota (Pemkot)," ujar Sultan saat ditemui di kantor DPRD DIY, Jalan Malioboro, Gedong Tengen, Kota Jogja, Senin (21/9).
Sementara itu, GKR Hemas menanggapi polemik tersebut dengan pernyataan bernada satir yang kemudian turut viral di media sosial. Menurutnya, persoalan itu menjadi perbincangan hingga di luar Yogyakarta karena menyangkut citra kota yang selama ini dikenal sebagai destinasi wisata unggulan.
"Preman yang ada di Jogja itu memang istimewa. Jadi memang harus diviralkan ke seluruh Indonesia," ujar GKR Hemas.
Di luar proses hukum yang masih berjalan, kasus itu memunculkan perhatian terhadap tata kelola kawasan wisata populer seperti Alun-alun Kidul.
Sebagai salah satu ikon wisata Yogyakarta yang setiap hari ramai dikunjungi wisatawan, kepastian aturan, transparansi pengelolaan parkir, dan kenyamanan pelaku usaha dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga citra destinasi dan pengalaman wisata pengunjung.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengatakan Pemkot Jogja yang memiliki kewenangan untuk mengatur hal itu.
"Ya kan semua sudah ada aturannya. Kawasan itu sudah diatur. Kan kemarin juga dari Keraton juga sudah menyampaikan, ya kan? Terus dari sisi pemanfaatan wilayah itu ada pengaturan, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh," kata Made.
"Nah untuk parkir sebenarnya seperti wilayah Kota, itu Kota sudah menentukan mana tempat-tempat yang bisa parkir, parkir on-street di badan jalan atau off-street yang seperti kantong-kantong parkir seperti itu. Kita sama-sama mengertilah, wilayah-wilayah yang harus menjadi bagian apa ya, yang harus ditertibkan seperti apa gitu," kata dia.
Made menegaskan setiap aktivitas di kawasan tersebut harus mengacu pada aturan yang berlaku, termasuk mengenai boleh atau tidaknya suatu kegiatan dilakukan.
"Aturan di situ yang berlaku seperti apa gitu, memungkinkan tidak, boleh tidak, gitu. Ikuti aturan saja, karena aturan itu dibuat kan untuk kenyamanan semua bukan untuk dilanggar. Jadi ketika sudah ada aturan berarti penegakan, kan seperti itu aja," kata dia.
Baca juga: Duh! Jukir Liar Cibodas Palak Wisatawan |
