.webp)
Mantan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Inspektorat Papua Barat Daya (PBD) Nikolas Asmuruf dan Bendaharanya, Dortheus Darius Djitmau ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi modus perjalanan dinas fiktif tahun anggaran 2024. Perbuatan keduanya menimbulkan kerugian negara Rp 4,63 miliar.
"Nikolas Asmuruf merupakan eks Inspektur Daerah Provinsi Papua Barat Daya. Sementara Dortheus Darius Djitmau menjabat sebagai Bendahara pengeluaran pada OPD tersebut," kata Dirkrimsus Polda PBD, Kombes Iwan P Manurung dalam keterangannya, Sabtu (7/11/2026).
Dua oknum pejabat Pemprov PBD itupun dimintai keterangan sebagai tersangka di Mapolda Papua Barat Daya, Jumat (6/11). Keduanya langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan sekitar empat jam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tersangka Nikolas Asmuruf dan Dortheus Darius Djitmau datang dan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka," imbuhnya.
Kedua tersangka yang mengenakan rompi tahanan lalu digiring di Rumah tahanan Polres Sorong, Aimas, Kabupaten Sorong. Kedua oknum pejabat tersebut ditahan selama 20 hari ke depan.
Diketahui, perbuatan tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,63 miliar, tepatnya Rp 4.638.722.327,34. Hal ini berdasarkan hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Dua ASN itu menjadi tersangka setelah penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda PBD melaksanakan serangkaian penyidikan sejak Maret 2026. Penyidik pun mengumpulkan keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, barang bukti, dan bukti elektronik.
"Ketika lebih dua alat bukti maka penyidik menetapkan Plt Inspektur Daerah NA dan Bendahara Pengeluaran Inspektorat PBD DDJ sebagai tersangka," ucap Kombes Iwan.
Selama proses penyidikan, polisi telah memeriksa 81 saksi dari berbagai unsur, termasuk pegawai dan tenaga honorer Inspektorat, penerima surat tugas dan uang perjalanan dinas, pihak perbankan, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Penyidik juga menyita 19 dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ) perjalanan dinas, rekening koran, satu unit Mitsubishi Xpander Cross, dua laptop, dua flashdisk, serta uang tunai Rp 109,46 juta.
Modus Perjalanan Dinas Fiktif
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan penyidik, anggaran perjalanan dinas Inspektorat PBD pada 2024 dialokasikan sebesar 11,31 miliar. Dari jumlah tersebut, dana yang dicairkan mencapai Rp 6,28 miliar melalui 19 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Namun, penyidik menemukan sebagian dana yang dicairkan tidak digunakan sesuai peruntukannya. Dana tersebut diduga dialihkan untuk berbagai kepentingan lain.
"Termasuk penyelesaian temuan BPK tahun 2023 senilai Rp1,21 miliar, pembagian tunjangan hari raya (THR) kepada pegawai, serta kepentingan pribadi yang salah satunya untuk melunasi pembelian mobil Mitsubishi Xpander," jelas Kombes Iwan.
Untuk menutupi penggunaan dana tersebut, tersangka membuat 19 LPJ perjalanan dinas fiktif dengan bantuan tiga orang staf. Bendahara pengeluaran juga disebut mengakui telah membuat cap tanda tangan sekitar 30 pegawai untuk digunakan pada kuitansi penerimaan uang perjalanan dinas.
Berdasarkan hasil audit BPK RI, kerugian negara terdiri atas perjalanan dinas fiktif yang bersumber dari UP/GUP sebesar Rp 191,27 juta dan kelebihan pembayaran Rp 25,92 juta. Sementara itu, dana yang bersumber dari TUP mencakup perjalanan dinas fiktif senilai Rp 3,88 miliar serta kelebihan pembayaran sebesar Rp 540,16 juta.
Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 dan/atau Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara dan penyertaan dalam tindak pidana.
