.webp)
Sengketa lahan parkir di kawasan Pasar Butung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), masih tarik ulur. Perumda (PD) Pasar Makassar Raya dan PD Parkir Makassar Raya yang terlibat perselisihan belum pasti bersepakat terkait pihak yang berhak mengelola area tersebut meski masalah ini sempat dibahas bersama.
Diketahui, polemik ini mencuat setelah petugas PD Parkir dan PD Pasar terlibat adu mulut di area Pasar Butung, Kecamatan Wajo, Senin (2/11/2026). Percekcokan ini terekam kamera hingga videonya viral di media sosial.
Dari video beredar, tampak sejumlah petugas PD Parkir mencegat petugas PD Pasar yang mengendarai motor. Kedua belah pihak bertikai diduga dipicu perebutan pengelolaan lahan parkir di tepi jalan kawasan pasar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Petugas PD Parkir mempertanyakan uang setoran parkir yang diduga ditarik dan ditahan petugas PD Pasar. Para petugas dari dua badan usaha milik daerah (BUMD) itu lantas saling klaim sama-sama berhak mengelola dan menarik retribusi parkir.
"Perumda Pasar Makassar Raya menegaskan bahwa pengelolaan parkir di kawasan Pasar Butung merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan yang diatur dalam peraturan daerah," tegas Direktur Operasional PD Pasar Makassar Raya, Rusli Patara kepada wartawan, Rabu (4/11).
Rusli mengklaim, pihaknya tidak dalam posisi merebut lahan parkir lantaran hanya menjalankan tugas sesuai regulasi yang berlaku. Dia beralasan PD Pasar memiliki wewenang mengacu dari Peraturan Daerah (Perda) Makassar Nomor 12 tahun 2004 tentang Pengurusan Pasar.
Hal ini diperkuat dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Makassar nomor 1 tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2004. Pada regulasi tersebut, Rusli menganggap PD Pasar memiliki hak mengelola sampai menerima keuntungan dari keberadaan atau keramaian pasar.
"Ini ada kesalahpahaman terkait regulasi pengelolaan parkir di wilayah pasar. Dalam regulasi, kami hingga radius 100 meter dari wilayah pasar masih dalam pengelolaan kami," jelas Rusli.
Rusli juga menyebut adanya Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perumda Pasar Makassar Raya. Berdasarkan aturan itu, PD Pasar mengklaim berhak memungut jasa pengelolaan pasar yang mencakup penggunaan areal atau pelataran dan bangunan pasar, termasuk perparkiran.
"Dengan demikian, pengelolaan dan pemungutan jasa parkir di area Pasar Butung merupakan bagian dari kewenangan Perumda Pasar Makassar Raya sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Rusli.
PD Pasar Klaim Sudah Ada Kesepakatan
Perselisihan pengelolaan lahan parkir Pasar Butung sedianya sudah sempat dibahas di kantor PD Pasar Makassar Raya pada Kamis (4/11). Pertemuan itu menghadirkan jajaran direksi dari PD Pasar Makassar Raya dan PD Parkir Makassar Raya.
Rusli berdalih persoalan ini sudah diselesaikan. Dia mengklaim pertemuan saat itu menghasilkan keputusan bahwa PD Pasar yang berhak mengelola parkir area lahan Pasar Butung Makassar.
"Dicapai kesepakatan bahwa pengelolaan parkir yang menggigit ke sekeliling Pasar Butung dikelola oleh Perumda Pasar. Kesepakatan sementara sudah ada," beber Rusli usai dikonfirmasi detikSulsel, Minggu (8/11).
Kendati begitu, pihaknya terbuka jika keputusan itu nantinya masih dipermasalahkan pihak PD Parkir. Dia menyerahkan kebijakan selanjutnya kepada wali kota Makassar selaku pemilik kuasa BUMD.
"Adapun mengenai regulasi selanjutnya tergantung keputusan dari kuasa pemilik mandat. Tapi kalau ada keputusan baru ya terserah dari kuasa pemilik mandat dalam hal ini wali kota," imbuhnya.
PD Parkir Tunggu Mediasi Pemkot Makassar
Sementara itu PD Parkir mengaku keputusan akhir terkait pihak yang berhak mengelola lahan Pasar Butung belum final meski sudah dibahas bersama PD Pasar. PD Parkir beralasan persoalan ini masih akan dimediasi oleh Pemkot Makassar.
Proses mediasi rencananya bakal difasilitasi Sekda Makassar Andi Zulkifly Nanda dan Kabag Perekonomian Makassar Muh Amri. Kendati begitu, agenda pertemuan untuk penyelesaian sengketa tersebut belum ditentukan.
"Tunggu mediasi dari Sekda Makassar dan Kabag Perekonomian. Poinnya (PD) Parkir urus parkir, (PD) Pasar urus pasar," ucap Dirut PD Parkir Makassar Raya Adi Rasyid Ali (ARA) kepada detikSulsel, Minggu (8/11).
Dikonfirmasi terpisah, Kabag Humas PD Parkir Makassar Raya, Asrul juga mengaku polemik ini masih akan dibahas lebih lanjut. Kedua belah pihak akan dipertemukan untuk membahas regulasi yang mengatur pengelolaan lahan parkir di area pasar.
"Nanti kita lihat setelah dipertemukan bersama yang difasilitasi pak sekda dan bagian hukum supaya kita kaji sama-sama regulasinya," tutur Asrul.
Dia berharap proses mediasi nanti akan memperjelas pihak yang berhak mengelola area parkir di lokasi. Apalagi kedua belah pihak sama-sama mengklaim punya dasar regulasi dalam menjalankan tugas.
"Artinya mana yang benar-benar yang mempunyai kewenangan mengelola parkir di sekitar kawasan pasar," imbuh Asrul.
PD Parkir sebelumnya mengklaim turut memiliki dasar hukum untuk mengelola lahan parkir di area pasar mengacu dari Perda Nomor 2 Tahun 2021. Hal ini juga merujuk dari Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perda Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
"Ini bukan persoalan siapa yang paling dekat dengan kawasan pasar, tetapi siapa yang secara hukum diberikan kewenangan mengelola objek parkir tersebut," paparnya.
"Jika lokasinya merupakan parkir tepi jalan umum yang telah ditetapkan dan ditugaskan kepada Perumda Parkir, maka pengelolaannya tentu harus dihormati sesuai ketentuan yang berlaku," pungkas Asrul.
