.webp)
Erupsi Gunung Anak Krakatau berpotensi mengganggu berbagai aktivitas masyarakat di wilayah terdampak. Kondisi tersebut perlu diantisipasi dengan memastikan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, hingga akses bantuan tetap tersedia bagi masyarakat.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Surahman Hidayat mengatakan penanganan dampak erupsi tidak cukup hanya melalui pemantauan aktivitas gunung api dan peringatan dini. Perlindungan masyarakat juga perlu menjadi perhatian, terutama bagi warga yang aktivitasnya mulai terganggu akibat dampak erupsi.
"Yang paling penting adalah masyarakat. Jangan sampai warga yang sudah terdampak bencana justru harus menghadapi persoalan baru karena kebutuhan dasar, kesehatan, maupun akses terhadap bantuan tidak terpenuhi," ujar Surahman dalam keterangan tertulis, Selasa (8/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dampak erupsi dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, aktivitas ekonomi, pendidikan anak, mobilitas, hingga kondisi sosial keluarga. Karena itu, kebutuhan seperti makanan, air bersih, layanan kesehatan, perlindungan pernapasan, serta kebutuhan khusus kelompok rentan perlu menjadi bagian dari penanganan.
"Jangan hanya menghitung berapa banyak wilayah yang terkena abu vulkanik. Kita juga harus melihat berapa banyak keluarga yang aktivitasnya terganggu, siapa yang paling membutuhkan bantuan, dan apa yang mereka perlukan agar dapat tetap menjalani kehidupan dengan aman," ungkapnya.
Perhatian khusus juga diperlukan bagi kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan. Kelompok tersebut dinilai membutuhkan perlindungan dan dukungan lebih besar selama kondisi bencana.
Selain kebutuhan dasar, Surahman mendorong adanya langkah lanjutan apabila dampak erupsi berlangsung dalam waktu panjang. Bantuan dan pendampingan kepada masyarakat, menurutnya, perlu diberikan secara berkelanjutan hingga kondisi kehidupan warga kembali pulih.
"Bantuan jangan hanya hadir pada saat situasi menjadi perhatian publik. Kalau dampaknya berlangsung lebih lama, negara harus memastikan masyarakat tetap mendapatkan pendampingan sampai kondisinya benar-benar pulih," tuturnya.
Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan sosial dan memiliki mitra kerja di bidang penanggulangan bencana, Surahman juga menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat. Koordinasi tersebut diperlukan agar masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan pelayanan yang layak.
Dia juga meminta data masyarakat terdampak diperbarui secara berkala agar penyaluran bantuan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Menurutnya, data yang akurat penting untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan tidak terlewat dalam penyaluran bantuan.
"Data korban dan masyarakat terdampak harus menjadi dasar dalam mengambil kebijakan. Jangan sampai bantuan tidak tepat sasaran karena data tidak diperbarui. Masyarakat yang membutuhkan harus dipastikan menerima haknya," ujarnya.
Dia ini mengungkapkan keprihatinannya terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Dirinya pun mengajak masyarakat tetap tenang serta mengikuti informasi dan arahan resmi dari pemerintah maupun petugas kebencanaan. Masyarakat juga diingatkan tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi guna mencegah kepanikan.
"Bencana adalah ujian bagi kepedulian kita sebagai bangsa. Mari kita hadir bersama masyarakat, membantu mereka yang membutuhkan, dan memastikan saudara-saudara kita yang terdampak tidak merasa sendirian," pungkasnya.
Sebagai informasi tambahan, erupsi Gunung Anak Krakatau sejak Jumat malam, 4 September 2026, berdampak pada aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah. Sebaran abu vulkanik membuat sejumlah sekolah menerapkan PJJ, sementara masyarakat diimbau menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Di tengah kondisi tersebut, lima gunung api lainnya tercatat berada pada status Siaga, sehingga kewaspadaan dan kesiapsiagaan bencana perlu terus diperkuat.
