.webp)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah memblokir 702.833 rekening yang terindikasi terkait penipuan transaksi keuangan atau scam. Dari pemblokiran tersebut, total dana yang berhasil diamankan mencapai Rp 825,2 miliar.
Selain memblokir rekening, IASC juga telah mengembalikan dana sebesar Rp 207,16 miliar kepada korban penipuan. Data tersebut tercatat sejak IASC mulai beroperasi hingga 30 September 2026.
Dalam periode yang sama, IASC menerima 702.342 laporan masyarakat terkait penipuan transaksi keuangan. Lembaga ini juga telah menerima dan memverifikasi informasi mengenai 1.372.483 rekening yang terindikasi terlibat dalam penipuan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Capaian tersebut menunjukkan besarnya ancaman penipuan transaksi keuangan di masyarakat. Kecepatan korban melaporkan kejadian menjadi salah satu faktor penting untuk membantu menghentikan aliran dana hasil kejahatan dan meningkatkan peluang penyelamatan uang.
OJK Berantas Ribuan Pinjol dan Investasi Ilegal
Selain penanganan kasus scam, OJK bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) juga terus memberantas berbagai aktivitas keuangan ilegal.
OJK dan Satgas PASTI telah menghentikan 1.199 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal, 250 entitas investasi ilegal, 38 entitas pergadaian ilegal, serta dua aktivitas keuangan ilegal.
Khusus sepanjang Agustus-September 2026, Satgas PASTI menangani 330 entitas dan aktivitas keuangan ilegal serta modus penipuan. Rinciannya terdiri dari:
241 entitas pinjol ilegal.
8 entitas investasi ilegal.
74 aktivitas penyamaran identitas atau impersonation.
7 aktivitas penawaran pinjaman pribadi.
Berbagai modus pinjol ilegal ditemukan melalui penawaran di situs, aplikasi tidak resmi, media sosial, hingga layanan pesan instan. Pelaku biasanya menjanjikan pencairan dana secara mudah dan cepat, tetapi menerapkan bunga serta biaya yang tidak transparan.
Aktivitas tersebut juga berpotensi merugikan masyarakat karena pelaku dapat menyalahgunakan data pribadi dan melakukan penagihan dengan cara yang merugikan konsumen.
Waspada Penipuan Berkedok Penyamaran Identitas
Satgas PASTI juga menemukan modus penyamaran identitas atau impersonation. Dalam praktiknya, pelaku mencatut nama, logo, atau identitas lembaga tertentu untuk meyakinkan masyarakat.
Modus ini dapat membuat calon korban percaya bahwa penawaran atau komunikasi yang diterima berasal dari lembaga resmi. Karena itu, masyarakat perlu memastikan identitas pihak yang menghubungi sebelum memberikan data pribadi atau melakukan transaksi.
Masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap tawaran pinjaman yang meminta biaya di awal, menjanjikan pencairan dana tanpa proses jelas, atau meminta informasi sensitif seperti kode OTP, PIN, dan kata sandi.
OJK Hentikan 11 Usaha Pergadaian Ilegal
Pemberantasan aktivitas keuangan ilegal juga menyasar usaha pergadaian. Sepanjang Agustus-September 2026, Satgas PASTI menghentikan 11 kegiatan usaha pergadaian ilegal yang belum memperoleh izin usaha dari OJK.
Tindakan tersebut merupakan bagian dari penegakan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Pasal 319. Dalam ketentuan tersebut, pelaku usaha pergadaian wajib memenuhi persyaratan perizinan paling lambat 12 Januari 2026.
Satgas PASTI mengingatkan masyarakat agar mewaspadai aktivitas pergadaian ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian.
"Satgas PASTI mengingatkan masyarakat agar mewaspadai aktivitas pergadaian ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian, antara lain melalui pengenaan bunga yang tinggi, ketidakjelasan perjanjian, serta lemahnya pelindungan terhadap barang jaminan milik konsumen," tulis Satgas PASTI dalam siaran persnya, Selasa (27/10/2026).
Masyarakat diimbau lebih cermat sebelum menggunakan layanan keuangan, baik pinjaman online, investasi, maupun pergadaian. Pastikan legalitas penyedia jasa melalui kanal resmi OJK dan jangan mudah percaya pada penawaran yang menjanjikan keuntungan atau pencairan dana secara instan.
Pentingnya Cepat Melapor Jika Menjadi Korban Penipuan
Data pemblokiran rekening dan penyelamatan dana oleh IASC memperlihatkan pentingnya kecepatan pelaporan ketika masyarakat menjadi korban penipuan transaksi keuangan.
Melalui laporan yang diterima dan diverifikasi, IASC dapat mendukung upaya penghentian aliran dana yang terindikasi berkaitan dengan penipuan. Karena itu, korban sebaiknya segera menghubungi bank atau penyedia jasa keuangan terkait dan melaporkan kejadian melalui kanal resmi IASC.
Jangan menunda pelaporan, terutama jika korban baru saja melakukan transfer. Simpan bukti transaksi, percakapan, nomor rekening tujuan, serta informasi lain yang dapat membantu proses penanganan.
Masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap pihak yang mengaku bisa mengembalikan dana dengan meminta sejumlah uang atau data rahasia. Pastikan seluruh proses dilakukan melalui kanal resmi.
Artikel ini sebelumnya telah tayang di detikfinance dengan judul "1.199 Pinjol Ilegal Ditutup, Dana Rp 825,2 M Diblokir!". Baca artikel asli di sini.
