.webp)
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman meminta Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Binjai-Langsa seksi Binjai-Pangkalan Brandan beroperasi penuh sebelum libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Dudung meminta segala kendala harus segera dituntaskan.
"Saya menginstruksikan, sebelum libur Natal tahun 2026 dan Tahun Baru 2027, tol harus beroperasi dengan memenuhi seluruh kaidah teknis jalan tol," kata Dudung saat Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Trans Sumatera di Medan, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima detikSumut, Selasa (22/9/2026).
Dudung mengatakan bahwa tol itu bukan hanya sekadar proyek, melainkan juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, baik secara lokal hingga nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"JTTS bukan sekadar membangun infrastruktur beton, melainkan urat nadi pertumbuhan ekonomi baru yang menghubungkan pusat-pusat produksi, kawasan industri, perkebunan, dan pariwisata di sepanjang Pulau Sumatera," ujarnya.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu menyebut ruas Binjai-Pangkalan Brandan telah beroperasi pada libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, dan bisa memecah kepadatan arus lalu lintas dari Medan menuju Aceh. Dudung juga menyoroti peran ruas ini saat banjir besar melanda Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat pada akhir tahun lalu.
"Yang menyentuh bagi saya, saat bencana banjir besar melanda wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat akhir tahun lalu, infrastruktur tol dan rest area beralih fungsi menjadi jalur penyelamat bagi masyarakat sekitar," ujarnya.
Meski telah berfungsi, Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan masih ada hambatan administrasi pada sejumlah bidang tanah yang belum tuntas. Salah satunya terkait peralihan hak atau jual-beli tanah di atas SK Penetapan Lokasi (Penlok) tanah untuk jalan tol. Selain itu, masih terdapat bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan di bahu jalan utama, sehingga tol belum sepenuhnya beroperasi sesuai kaidah teknis jalan tol.
Dudung meminta seluruh pihak, khususnya Kementerian ATR/BPN beserta kantor wilayah dan kantor pertanahan, segera menyelesaikan sisa kendala tersebut.
"Saya harap koordinasi dan langkah-langkah penyelesaian dilakukan secara cepat dan terukur, sehingga tidak ada lagi kendala administrasi yang menghambat penyelesaian proyek ini," pungkasnya.
