.webp)
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mendorong Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU) menjadi pusat advokasi hak asasi manusia (HAM) dan reforma agraria. Dia menilai keterlibatan kampus dan masyarakat sipil penting untuk mengawal kebijakan pemerintah agar benar-benar dirasakan masyarakat.
Hal itu disampaikan Sugiat saat menjadi penceramah utama dalam kegiatan Sosialisasi Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P5HAM) di Aula Serbaguna FISIP USU, Medan, Jumat (23/10/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) RI bersama Komisi XIII DPR RI tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Dies Natalis ke-46 FISIP USU.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sugiat awalnya mengatakan, pembentukan KemenHAM RI dan Komisi XIII DPR RI pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret untuk memperkuat perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.
"Komisi XIII DPR RI memiliki peran strategis dalam pembangunan regulasi, pembangunan hukum, serta penguatan penegakan HAM," ucap Sugiat.
Namun, dia menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah dalam membentuk regulasi dan menetapkan kebijakan harus diikuti dengan pelaksanaan nyata di lapangan, terutama dalam penyelesaian konflik agraria dan perlindungan hak masyarakat.
"Kemenangan kebijakan harus dilanjutkan menjadi kemenangan yang hakiki. Sumber daya pemerintah terbatas, sehingga membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari elemen kampus dan masyarakat sipil. FISIP USU harus kembali menjadi 'padepokan' atau pusat pergerakan yang mencetak kader-kader advokasi untuk mendampingi masyarakat, petani, dan masyarakat adat dari ancaman kesewenang-wenangan oknum korporasi maupun aparat," tegas Sugiat.
Paparan Penyelesaian Konflik Agraria di Sumut
Dalam pemaparannya, Sugiat menyoroti sejumlah langkah penyelesaian persoalan agraria di Sumatera Utara. Salah satunya terkait lahan konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL) di kawasan Toba.
"Pemerintah menetapkan keputusan pengembalian lahan konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL) seluas 168.000 hektar kepada negara, yang sebagian besar ditujukan untuk diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat," sebut Sugiat.
Selain itu, Sugiat menyinggung penyelesaian persoalan agraria di Padang Halaban, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dalam kasus tersebut, kebijakan pengembalian hak atas lahan seluas sekitar 80 hektare kepada masyarakat lokal menjadi salah satu langkah yang disorot.
Sugiat juga menekankan pentingnya penguatan regulasi dalam menyelesaikan konflik agraria. Menurutnya, upaya tersebut perlu didukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat serta kelembagaan yang mampu mengawal pelaksanaan reforma agraria.
Singgung Peran Kampus dalam Penegakan HAM
Sugiat turut mengapresiasi rekam jejak sejumlah alumni FISIP USU yang dinilai konsisten memperjuangkan hak-hak masyarakat. Di antaranya mantan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan pejuang reforma agraria Henry Saragih.
Menurutnya, pengalaman para tokoh tersebut menunjukkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting dalam melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kepedulian terhadap persoalan sosial, penegakan HAM, dan keadilan agraria.
Dia berharap FISIP USU dapat memperkuat kontribusinya melalui pendidikan, penelitian, serta pendampingan masyarakat yang menghadapi persoalan HAM dan konflik agraria.
Dengan begitu, pengetahuan akademik tidak hanya berkembang di lingkungan kampus, tetapi juga dapat menjadi landasan bagi gerakan advokasi dan perubahan sosial di tengah masyarakat.
KemenHAM dan FISIP USU Perkuat Kolaborasi
Kegiatan sosialisasi P5HAM tersebut turut dihadiri Hotmonaria Damanik, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Utara, yang hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Sumut.
Hadir pula Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP USU Dr. Evi Novida Ginting dan Ketua Panitia Dies Natalis ke-46 FISIP USU Dr. Tony Situmorang.
Evi Novida Ginting dan Tony Situmorang menyampaikan apresiasi atas kesediaan Sugiat memberikan ceramah serta berbagi wawasan mengenai penegakan HAM dan reforma agraria kepada civitas akademika FISIP USU.
Sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan terima kasih, panitia juga menyematkan kain ulos kepada Sugiat di hadapan para peserta dan civitas akademika yang hadir.
Melalui kegiatan tersebut, FISIP USU diharapkan semakin memperkuat perannya dalam mewujudkan tema Dies Natalis ke-46, yakni Connecting Knowledge, Society, and Change.
Kolaborasi antara pemerintah, DPR, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil diharapkan dapat mendorong penguatan pengawasan sosial, penyelesaian konflik agraria, serta perlindungan dan penegakan HAM di Sumatera Utara.
