.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) kembali menggelar program pemutihan pajak kendaraan pada Oktober 2026. Memasuki tahap kedua, program ini berlangsung selama dua bulan, mulai 1 Oktober hingga 30 November 2026, sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur.
Program ini memberikan sejumlah keringanan pajak daerah bagi masyarakat, dengan target 636.662 objek pajak. Sebelumnya, pada tahap pertama yang berlangsung 1-31 Agustus 2026, sebanyak 461.521 objek pajak telah memanfaatkan program tersebut.
Lantas, apa saja keringanan yang diberikan dalam program pemutihan pajak kendaraan Jawa Timur Oktober 2026? Berikut rincian ketentuan dan jadwal pemutihan pajak kendaraan Jatim di bulan Oktober 2026.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apa Itu Program Pemutihan Pajak Kendaraan?
Pemutihan pajak kendaraan merupakan program keringanan yang diberikan pemerintah daerah kepada wajib pajak kendaraan bermotor. Pelayanannya dilakukan melalui Samsat, dengan bentuk keringanan yang dapat mencakup penghapusan denda atau sanksi administratif sesuai dengan ketentuan program yang berlaku.
Program ini umumnya diberlakukan dalam periode tertentu untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan. Karena sifatnya terbatas waktu, pemilik kendaraan perlu memperhatikan jadwal dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah.
Dalam program pemutihan pajak kendaraan Jawa Timur Oktober-November 2026, terdapat beberapa bentuk keringanan yang dapat dimanfaatkan wajib pajak. Lantas, apa saja insentif dan kemudahan yang diberikan?
Rincian Insentif dan Kemudahan Pembayaran Pajak
Pemprov Jawa Timur menawarkan sejumlah keringanan dalam program pemutihan pajak kendaraan tahap kedua. Berikut rincian yang dapat dimanfaatkan pemilik kendaraan bermotor.
- Bebas Sanksi Administratif: Pembebasan denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- Bebas PKB Progresif: Pembebasan tarif pajak progresif bagi pemilik kendaraan lebih dari satu.
- Diskon 20 Persen Tunggakan Pokok PKB bagi Buruh: Pengurangan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya khusus kelompok pekerja/buruh (berlaku untuk kendaraan roda dua dengan pokok PKB maksimal Rp 500.000).
- Bebas Denda dan Pokok TunggakanPKB Khusus: Pembebasan total denda dan pokok tunggakan tahun 2025 serta tahun sebelumnya untuk:
- Kendaraan roda dua milik wajib pajak kurang mampu yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN/P3KE) dengan pokok PKB maksimal Rp 500.000.
- Sepeda motor roda tiga dengan pokok PKB maksimal Rp 500.000.
- Kendaraan roda dua yang difungsikan sebagai ojek online.
- Bebas Denda dan Pokok Tunggakan PKB Khusus: Pembebasan total denda dan pokok tunggakan tahun 2025 serta tahun sebelumnya.
- Keringanan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB: Pemberian keringanan dasar pengenaan PKB sebesar 24,7 persen dan BBNKB sebesar 37,25 persen, sehingga dipastikan pengenaan PKB dan BBNKB tidak mengalami kenaikan.
Diskon Tunggakan PKB 20 Persen untuk Buruh
Salah satu keringanan dalam program pemutihan pajak kendaraan Jatim 2026 adalah potongan 20 persen untuk pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Insentif ini khusus diberikan kepada buruh yang memiliki kendaraan bermotor roda dua.
Mengutip laman Bapenda Jawa Timur, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi buruh yang disampaikan dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day). Bagi buruh yang ingin mendapatkan potongan tersebut, terdapat sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi sebagai berikut.
- Memiliki kendaraan roda dua.
- Berhak atas potongan 20 persen untuk pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya.
- Nilai pokok PKB yang mendapat potongan maksimal Rp500 ribu.
- Melampirkan surat keterangan bekerja.
- Melampirkan slip gaji sebagai bukti status pekerja.
- Mengikuti ketentuan dan mekanisme yang akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis (juknis) Bapenda Jawa Timur.
Lokasi Layanan dan Kanal Pembayaran
Masyarakat yang ingin memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan Jatim pada Oktober 2026 dapat mendatangi Kantor Bersama Samsat di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.
Pembayaran juga tersedia melalui sejumlah kanal digital dan mitra resmi, seperti Tokopedia, Shopee, GoPay, LinkAja, Indomaret, Alfamart, Pos Indonesia, i.saku, Bank Jatim, aplikasi SAMKOPIS, hingga ATM Samsat.
Untuk mengetahui persyaratan dan informasi teknis lainnya, masyarakat dapat menghubungi Call Center Bapenda Jatim di 031-2957070, WhatsApp Center 081130557070, atau email [email protected].
Target 1 Juta Wajib Pajak
Pada tahap kedua, Pemprov Jatim memproyeksikan sebanyak 636.662 objek pajak akan memanfaatkan berbagai skema pembebasan dan keringanan. Nilai pembebasan pajak diperkirakan mencapai Rp 1,729 miliar, sedangkan penerimaan yang diproyeksikan mencapai Rp 272,195 miliar.
Skema pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB menjadi program dengan potensi penerima terbesar, yakni sekitar 610.481 objek pajak. Dari skema tersebut, penerimaan yang diproyeksikan mencapai Rp 267,674 miliar. Selanjutnya, pembebasan PKB progresif diperkirakan dimanfaatkan 480 objek pajak dengan proyeksi penerimaan Rp 1,344 miliar.
Untuk kelompok buruh, sebanyak 20.273 objek pajak diproyeksikan mendapatkan pengurangan tunggakan pokok PKB sebesar 20 persen. Sementara itu, pembebasan tunggakan bagi wajib pajak yang masuk dalam P3KE dan DTSEN diperkirakan menyasar 2.177 objek pajak.
Adapun kendaraan yang digunakan untuk layanan transportasi online diproyeksikan mencapai 2.830 objek pajak. Sementara kendaraan roda tiga diperkirakan mencapai 422 objek pajak. Program tahap kedua ini merupakan kelanjutan dari kebijakan pembebasan pajak daerah tahap pertama Agustus 2026.
Pada tahap pertama, sebanyak 461.521 objek pajak tercatat telah memanfaatkan berbagai skema pembebasan dan keringanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 456.752 objek pajak memanfaatkan pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB. Secara keseluruhan, tahap pertama memberikan pembebasan pajak senilai Rp 965,33 juta dan menghasilkan penerimaan sebesar Rp 214,30 miliar.
Dengan berlangsungnya tahap kedua, masyarakat masih memiliki kesempatan hingga 30 November 2026 untuk memanfaatkan berbagai skema keringanan pajak kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
