.webp)
Suasana di Swiss-Belhotel, Jalan Salak, Kota Bogor, terasa lebih sibuk dari biasanya. Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengumpulkan seluruh pimpinan perangkat daerah dan jajaran kewilayahan. Agenda hari itu bukan sekadar seremoni rutin, melainkan sebuah langkah taktis untuk memastikan roda keuangan daerah tetap berputar di jalur yang tepat.
Dalam pertemuan tersebut, Senin (2/11), Dedie secara resmi meluncurkan Sistem Monitoring dan Akselerasi Realisasi Transaksi Kartu Kredit Indonesia (Smart KKI). Inovasi ini hadir berbarengan dengan evaluasi progres realisasi keuangan daerah, persiapan APBD 2027, serta penyerapan Perubahan DPA Tahun Anggaran 2026.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di hadapan para bawahannya, Dedie memberikan instruksi tegas mengenai pentingnya efisiensi. Baginya, sisa waktu dua bulan di akhir tahun adalah periode yang sangat krusial. Ia meminta setiap perangkat daerah untuk bersikap realistis; jika ada kegiatan yang mustahil rampung dalam waktu singkat, terutama yang belum masuk proses lelang, lebih baik dipertimbangkan untuk ditunda.
"Kita harus bisa melaksanakan efisiensi. Bersama-sama berusaha agar apa yang menjadi harapan kita, yaitu mencapai sesuai dengan target APBD perubahan. Saya meminta semua, para pimpinan perangkat daerah dan yang lainnya betul-betul menyikapi ini semua sebagai sebuah langkah auto action yang harus disadari semua," tutur Dedie, sebagaimana dikutip detikJabar dari situs resmi Pemkot Bogor, Kamis (5/11/2026).
Selain menuntut penghematan, Dedie mendorong optimalisasi belanja modal. Proyek-proyek strategis daerah yang sudah melewati proses lelang harus dipastikan berjalan maksimal agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Kehadiran Smart KKI pun disambut hangat oleh Dedie. Ia melihat sistem ini sebagai bukti nyata transformasi digital di lingkungan Pemkot Bogor. Namun, Dedie mengingatkan agar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus mengawal pengembangan dan evaluasi sistem ini guna meminimalkan kendala teknis di lapangan.
"Smart KKI menjadi salah satu inovasi Kota Bogor dan kalau ini bisa terlaksana pasti akan banyak orang untuk belajar ke Kota Bogor," kata Dedie.
Sejalan dengan arahan tersebut, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor, Lia Kania Dewi, mengonfirmasi landasan hukum untuk pergerakan anggaran ini telah siap. APBD Perubahan Tahun 2026 kini resmi ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2026, memberikan lampu hijau bagi pemerintah kota untuk menuntaskan target-target pembangunan di sisa tahun ini.
(bbp/bbp)
