.webp)
Tim hukum mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin menyiapkan 3 saksi ahli dan puluhan bukti di sidang praperadilan melawan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel. Mereka yakin bisa membuktikan penetapan tersangka Bahtiar dalam kasus korupsi pengadaan bibit nanas tidak didasarkan minimal 2 alat bukti yang sah.
Sidang perdana praperadilan telah digelar dengan agenda pembacaan permohonan pemohon di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Jumat (19/6). Sidang itu juga menyepakati timeline jadwal sidang Praperadilan.
"Sidang perdana kemarin agendanya adalah pengajuan perbaikan atau penambahan materi Praperadilan oleh kami sebagai pemohon/penggugat. Dilanjutkan dengan pembacaan permohonan/gugatan Praperadilan. Sidang kemarin juga membuat kesepakatan mengenai timeline jadwal sidang Praperadilan," ujar Kuasa Hukum Bahtiar Baharuddin, Irwan Muin kepada detikSulsel, Sabtu (20/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sidang selanjutnya dengan agenda jawaban termohon yakni Kejati Sulsel akan digelar pada Senin (22/6). Keesokannya dijadwalkan pembuktian oleh tim hukum Bahtiar selaku pemohon.
"Selanjutnya Selasa (23/6) pembuktian pemohon dan kami akan menghadirkan saksi, bukti surat dan ahli. Pada persidangan nanti kami akan maksimal membuktikan bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon (Kejati) tidak didasarkan pada 2 alat bukti yang sah," jelas Irwan.
Menurut Irwan, hakim perlu meneliti apakah alat bukti yang digunakan penyidik diperoleh sesuai prosedur hukum acara pidana. Dia mengingatkan agar hakim tidak sekadar menilai alat bukti secara matematis.
"Kami juga sangat berharap dan menekankan kepada hakim tunggal Prapid agar dalam menilai kecukupan minimal alat bukti dalam mentersangkakan Pemohon tidak berpikir matematis dalam menilai bukti yang diajukan Termohon (Kejati)," jelas Irwan.
Irwan mencontohkan hakim tidak cukup hanya melihat adanya dokumen dan berita acara pemeriksaan (BAP) saksi. Menurutnya, hakim harus memastikan legalitas dan relevansi alat bukti tersebut.
"Misalnya jika Jaksa sudah memperlihatkan di persidangan ada bukti surat (dokumen) ditambah BAP saksi-saksi maka hakim menilai itu sudah cukup bukti," jelasnya.
"Akan tetapi lebih jauh dan lebih teliti hakim Prapid mengecek dan memastikan apakah bukti-bukti tersebut diperoleh dan digunakan Termohon secara sah prosedur-formal menurut tertib hukum acara pidana," tambahnya.
Dia juga meminta hakim menguji kemungkinan penggunaan alat bukti dari perkara tersangka lain untuk menjerat Bahtiar. Menurutnya, hal itu tidak boleh dilakukan jika dalam berkas perkara Bahtiar sendiri tidak ditemukan bukti yang cukup.
"Jangan sampai alat bukti dalam penyidikan tersangka lain digunakan juga sebagai bukti untuk mentersangkakan Pemohon. Di samping itu kami juga mengharap hakim Prapid (Praperadilan) berani mengambil sikap menilai apakah bukti-bukti yang ada diperoleh Jaksa tersebut relevan secara yuridik-kualitatif untuk digunakan sebagai dasar pembuktian mentersangkakan Pemohon," katanya.
Sementara dalam proses penyelidikan kasus ini, lanjut Irwan, kliennya tidak pernah menerima bukti yang cukup untuk ditersangkakan. Sehingga penahanan Bahtiar disebut tidak berdasar.
"Dalam proses penyidikan berkas perkara atas nama Pemohon sendiri tidak pernah ada diperoleh atau tidak memperoleh bukti yang cukup untuk mentersangkakan dan melakukan Penahanan kepada Pemohon," tutur Irwan.
Irwan menambahkan pihaknya akan menghadirkan puluhan alat bukti untuk menunjukkan keseriusan dalam gugatan praperadilan tersebut. Pihaknya juga akan menghadirkan saksi-saksi dan 3 saksi ahli.
"Dalam persidangan nanti kami akan mengajukan puluhan bukti surat, keterangan saksi dan 3 orang ahli hukum berbeda untuk menunjukkan keseriusan kami menghadapi Praperadilan ini," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel Soetarmi belum menanggapi soal gugatan praperadilan yang diajukan Bahtiar ini. Soetarmi belum merespons saat dikonfirmasi detikSulsel hingga Sabtu (20/6).
Untuk diketahui, Bahtiar ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi bibit nanas senilai Rp 60 miliar tahun anggaran 2024.
Selain Bahtiar, 5 orang ini lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah dua PNS berinisial RE (35) dan UN (49) serta Direktur Utama PT AAN berinisial RM (55) dan karyawan swasta berinisial RE (40).
Para tersangka tersebut dijerat pasal berlapis yakni Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP juncto pasal 18 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Selanjutnya, Pasal 3 juncto pasal 18 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo pasal 618 Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
