.webp)
Perselisihan antara warga dan pemilik warung nasi goreng terkait dugaan pendudukan fasilitas umum (fasum) serta kejanggalan luas sertifikat tanah di Jalan Bromo, Kelurahan Sisir, Kota Batu, tidak kunjung tuntas. Dua kali mediasi telah dilakukan tapi tetap menemui jalan buntu.
Kuasa hukum warga dari MJS Law Firm, Ahmad Mukmin, mengatakan bahwa mediasi kedua dilakukan pada Rabu 28 Oktober 2026 lalu. Mediasi itu dihadiri warga, pemilik warung nasi goreng beserta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Lurah Sisir.
Ahmad mengungkapkan bahwa dalam proses mediasi, pihak pemilik warung nasi goreng bersikukuh mempertahankan luas lahan miliknya sesuai dengan sertifikat yang dipegangnya. Di mana sejak awal warga mempertanyakan adanya selisih luasan lahan yang ada di sertifikat PTSL dan data kelurahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau dari pihak sana tetap kekeh bahwa lahan mereka sesuai yang ada di sertifikat hasil PTSL (kurang lebih 164 meter persegi). Sementara warga tetap mempertanyakan selisih luasan yang mengacu pada data kelurahan tanah milik mereka (pemilik warung) hanya sekitar 70 meter persegi dan sisanya adalah fasum," ungkap Ahmad, Sealasa (3/11/2026).
Persoalan pun kian rumit lantaran baik pihak pemilik warung maupun BPN Kota Batu disebut tidak mampu menunjukkan batas-batas secara jelas, baik batas timur, barat, utara, maupun selatan, saat ditanyakan oleh warga. BPN Kota Batu hanya menyampaikan bahwa batas lahan tersebut merujuk pada peta pendaftaran yang tertera di sertifikat.
"Begitu pula ketika kita tanya kepada BPN, ya BPN pun tidak menyebutkan batas-batasnya, batas timur, barat, utara, selatannya, nggak bisa," terang Ahmad.
Ia menegaskan bahwa warga RT 04 dan RT 05 RW 12 akan terus mengawal persoalan ini. Warga meminta adanya kejelasan data dan fakta soal tanah yang diketahui warga merupakan fasilitas umum kemudian mendadak berubah menjadi milik perseorangan.
"Akan terus kami kawal persoalan ini dan informasinya akan kembali dilakukan mediasi ketiga. Cuman sampai saat ini belum dapat kabar kapan jadwal mediasi ketiganya," terang Ahmad.
Polemik ini mencuat setelah puluhan warga RT 04 dan RT 05 RW 12 menggelar aksi protes dengan membawa keranda mayat menuju bangunan warung nasi goreng pada Selasa (29/9/2026). Aksi tersebut dipicu dugaan pendudukan fasum oleh pemilik warung hingga menutup akses menuju kamar mandi dan toilet (MCK) umum serta tempat penyimpanan keranda mayat.
Persoalan itu kemudian dibawa ke mediasi di Kantor Kelurahan Sisir pada Rabu (30/9/2026). Namun, mediasi tidak membuahkan hasil karena pemilik warung tidak hadir. Pertemuan tersebut hanya dihadiri pihak warga dan perwakilan instansi terkait, mulai dari kelurahan, TNI-Polri, hingga BPN Kota Batu.
Meski mediasi gagal, pertemuan tersebut mengungkap adanya perbedaan luas lahan antara dokumen kelurahan dan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) milik pemilik warung. Berdasarkan dokumen yang diperiksa dalam pertemuan itu, luas lahan dalam sertifikat disebut mencapai lebih dari dua kali lipat luas yang tercatat di kelurahan.
Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa sertifikat PTSL yang dimiliki pemilik warung mencantumkan luas lahan sekitar 164 meter persegi. Sementara itu, data di kelurahan menunjukkan luas lahan tersebut sekitar 70 meter persegi.
Temuan perbedaan luas itu membuat BPN Kota Batu memutuskan memblokir sementara sertifikat PTSL milik pemilik warung. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah peralihan hak atau perubahan objek tanah selama proses penelitian dokumen berlangsung di BPN Kota Batu.
Seiring berjalannya waktu, polemik tersebut justru semakin memanas. Kedua belah pihak memilih menempuh jalur hukum dengan saling melaporkan persoalan itu ke Polres Batu.
