.webp)
"Ruang publik saat ini ramai membahas isu pembalut perempuan. Di tengah pro dan kontra, satu hal yang harus kita tegaskan, pembalut bukanlah barang mewah," kata Arifah melalui akun resmi Kementerian PPPA, Senin (2/11/2026).
Menurutnya, pembalut merupakan kebutuhan utama biologis perempuan saat menstruasi yang berkaitan dengan kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan. Oleh karena itu, ia menyebut setiap perempuan berhak mendapatkan akses kebutuhan menstruasi yang aman dan layak.
Ia menyebut pemenuhan kebutuhan menstruasi perlu menjadi perhatian, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun situasi darurat. Dalam situasi bencana, bahkan pembalut menjadi salah satu perlengkapan yang harus disiapkan dalam dignity kit.
"Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak pernah berhenti melakukan advokasi pada pihak-pihak yang memberikan bantuan bencana bahwa perempuan tetap mengalami menstruasi bulanan meskipun berada dalam kondisi darurat," kata Arifah.
Ia menilai perlunya membangun kepedulian bahwa setiap perempuan berhak mendapatkan akses terhadap kebutuhan menstruasi yang aman, layak, dan tanpa stigma maupun rasa malu. Oleh karena itu, Menteri PPPA mengajak semua pihak peduli terhadap kesehatan perempuan.
"Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap kesehatan perempuan. Memenuhi kebutuhan dasar perempuan juga merupakan bagian dari mewujudkan kehidupan yang lebih setara dan bermartabat," katanya.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan tersebut turut mendukung kebersihan, kenyamanan, dan kesehatan perempuan. Oleh karena itu, Arifah menilai pentingnya memberi dukungan harga yang terjangkau terhadap kelompok rentan.
"Dengan demikian, dibutuhkan dukungan dari banyak pihak terkait ketersediaan akses terhadap produk sanitasi menstruasi yang aman, layak, dan terjangkau, khususnya untuk mereka yang berasal dari kelompok sosial ekonomi rentan ke bawah," sambungnya.
Sorotan Komnas Perempuan soal Pajak Pembalut
Sebelumnya, Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, menilai pengenaan pajak terhadap produk menstruasi atau tampon tax belum mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan dalam menjaga kesehatan reproduksi.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menambah beban ekonomi perempuan, terutama mereka yang berpenghasilan rendah.
Menurutnya, produk menstruasi bukan kebutuhan mewah, melainkan kebutuhan esensial yang harus dipenuhi secara rutin. Karena itu, pengenaan pajak terhadap produk tersebut perlu ditinjau dengan mempertimbangkan prinsip keadilan gender.
"Pengenaan pajak terhadap produk menstruasi merupakan kebijakan yang bias gender karena tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksinya," ujar Dahlia dalam keterangan tertulis, dikutip detikcom, Jumat (30/10/2026).
Dia menilai negara seharusnya memastikan perempuan dapat mengakses kebutuhan kesehatan reproduksi dengan layak dan terjangkau. Terlebih, menstruasi merupakan proses biologis yang tidak dapat dihindari.
Dahlia juga menyoroti persoalan period poverty atau kemiskinan menstruasi, yakni kondisi ketika perempuan mengalami keterbatasan akses terhadap produk menstruasi, fasilitas sanitasi, air bersih, dan informasi kesehatan menstruasi akibat hambatan ekonomi maupun sosial.
Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan komitmen Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan pertama, yaitu menghapus kemiskinan.
Kebutuhan produk menstruasi juga tidak hanya berkaitan dengan penggunaan pembalut selama menstruasi. Produk sejenis dibutuhkan perempuan dalam kondisi reproduksi lain, seperti setelah melahirkan, mengalami perdarahan, maupun keguguran.
Pajak Pembalut 11%
Beberapa hari belakangan jagat media sosial ramai dibahas terkait pembalut wanita dikenakan pajak. Banyak netizen mempertanyakan alasan kebijakan tersebut karena jenis barang itu merupakan kebutuhan dasar yang diperlukan perempuan dalam menghadapi masa menstruasi mereka.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Inge Diana Rismawanti mengatakan selama ini pembalut yang diperdagangkan di Indonesia memang merupakan barang kena pajak (BKP). Pembeliannya dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) sepanjang memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.
"Pada prinsipnya, pembalut yang diperdagangkan di Indonesia merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sepanjang penyerahannya memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku," kata Inge dilansir detikFinance.
Untuk barang non-mewah, tarif PPN adalah 12% dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Dengan demikian, beban PPN efektifnya tetap setara dengan 11%.
Saksikan pembahasan selengkapnya hanya di program detikPagi edisi Selasa (3/11/2026). Nikmati terus menu sarapan informasi khas detikPagi secara langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com, YouTube dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.
"Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!"(vrs/vrs)
