.webp)
Bareskrim Polri merekomendasikan pencabutan izin terhadap 23 korporasi yang diduga terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Rekomendasi itu diberikan setelah penyidik menemukan sejumlah indikator, mulai dari kebakaran berulang hingga minimnya sarana dan prasarana pengendalian api.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengatakan, rekomendasi tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.
"Ada 23 korporasi yang kami ajukan untuk pencabutan izin," kata Asep dalam pemaparan penanganan karhutla di Polda Kalbar, Kamis (29/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjelaskan, terdapat empat indikator utama yang menjadi dasar rekomendasi pencabutan izin. Pertama, kebakaran terjadi berulang di wilayah perusahaan. Kedua, sumber api berasal dari dalam area konsesi perkebunan.
Ketiga, perusahaan dinilai tidak memiliki sarana dan prasarana pengendalian karhutla yang memadai. Keempat, luas lahan terbakar melebihi 500 hektare.
Menurut Asep, indikator tersebut berkaitan dengan kewajiban perusahaan dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran di wilayah usahanya. Asep menegaskan setiap perusahaan pemegang izin usaha memiliki kewajiban melakukan pencegahan karhutla.
Kewajiban itu antara lain mencakup penyediaan menara pemantau api, CCTV, embung air, peralatan pemadam, personel, hingga anggaran penanggulangan kebakaran. Perusahaan juga diwajibkan memiliki rencana kerja pembukaan dan pengelolaan lahan tanpa membakar serta menggelar pelatihan penanggulangan karhutla secara berkala.
"Harusnya korporasi mempersiapkan sarana dan prasarana seperti yang tadi saya sampaikan, namun sarana dan prasarananya tidak memadai," ujarnya.
Dalam pemaparan tersebut, Asep menyebut Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan jumlah laporan polisi (LP) terkait karhutla korporasi terbanyak. Bareskrim bersama Polda jajaran telah menangani 104 LP terkait karhutla korporasi dengan luas lahan terbakar mencapai 29.168,78 hektare.
Dari penanganan perkara tersebut, sebanyak 20 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebaran laporan terbanyak berada di Kalbar dengan 33 LP, disusul Sumatera Selatan 20 LP, Kalimantan Tengah 14 LP, Kalimantan Selatan 13 LP, dan Kalimantan Timur tujuh LP.
"Polri juga masih memproses laporan lain dengan tahapan penanganan yang berbeda, mulai dari penyelidikan hingga proses penyidikan lanjutan," kata Asep.
