Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Anambas menetapkan Kepala Desa (Kades) Lingai, Kecamatan Siantan Selatan, berinisial IS sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Lingai tahun anggaran 2021 hingga 2023. Penetapan tersangka dilakukan pada Selasa (3/11) oleh Tim Penyidik Kejari Kepulauan Anambas.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepulauan Anambas, Sigit Sugiarto mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti permulaan yang cukup.
"Dengan terpenuhinya dua alat bukti permulaan yang cukup, penyidik meyakini bahwa tersangka IS patut dimintai pertanggungjawaban secara pidana," kata Sigit dalam keterangannya, Rabu (4/11/2026).
Usai ditetapkan sebagai tersangka, IS langsung menjalani pemeriksaan dengan didampingi penasihat hukumnya. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kedudukan dan tanggung jawabnya sebagai kepala desa dalam penggunaan anggaran selama periode tersebut.
"Untuk kepentingan penyidikan dan memperlancar proses hukum, penyidik juga melakukan penahanan terhadap IS selama 20 hari ke depan. Tersangka dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Kepulauan Anambas," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam perkara ini, IS diduga melakukan tindak pidana korupsi yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain melalui penyimpangan penggunaan APBDes Lingai tahun anggaran 2021 sampai 2023. IS diketahui menjabat sebagai Kades Lingai sejak 2019 hingga saat ini.
"Berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 1.142.411.400 atau sekitar Rp 1,14 miliar," ujarnya.
Atas perbuatannya, IS disangkakan melanggar Pasal 603 KUHP sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Selain itu, IS juga disangkakan melanggar Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta ketentuan terkait dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Sigit menegaskan, Kejari Kepulauan Anambas berkomitmen melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di seluruh sektor. Ia menyebutkan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus tersebut.
"Namun, apabila dalam proses penegakan hukum ditemukan pihak-pihak yang memenuhi unsur dan memiliki bukti cukup untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, akan di proses tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.



























































