.webp)
Partai Gerindra menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gerindra menyatakan menghormati putusan MA sebagai bagian dari proses penegakan hukum di negara demokrasi.
Menurut Gerindra, setiap putusan pengadilan harus disikapi secara serius dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dia mengingatkan agar publik memahami secara utuh objek perkara dan substansi putusan MA tersebut.
"Kita menghormati putusan Mahkamah Agung sebagai bagian dari proses penegakan hukum di negara demokrasi. Setiap putusan pengadilan tentu harus disikapi secara serius dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso, Sabtu (31/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sugiat menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan oleh kementerian. Menurutnya, persoalan mengenai kedudukan Wakil Presiden memiliki dimensi konstitusional serta mekanisme hukum tersendiri.
Karena itu, Sugiat menilai kedua persoalan tersebut tidak bisa serta-merta disamakan. Dia menilai perlu ada pemahaman yang tepat mengenai batasan objek perkara dan konsekuensi hukum dari putusan MA.
"Perkara ini berkaitan dengan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan oleh kementerian. Sementara itu, persoalan kedudukan Wakil Presiden memiliki dimensi konstitusional dan mekanisme hukum tersendiri. Karena itu, keduanya tidak boleh serta-merta disamakan," ujarnya.
Lebih lanjut, Sugiat berharap kementerian terkait dan lembaga yang memiliki kewenangan dapat memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai tindak lanjut putusan tersebut.
Termasuk, kata dia, penjelasan mengenai implikasi putusan MA terhadap administrasi pencalonan pada saat proses pencalonan berlangsung.
"Kita berharap kementerian terkait dan lembaga yang berwenang dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tindak lanjut putusan tersebut, termasuk implikasinya terhadap administrasi pencalonan pada waktu itu," tutur Wakil Ketua Komisi XIII DPR ini.
Sugiat menegaskan, penghormatan terhadap independensi lembaga peradilan, kepastian hukum, serta kepatuhan terhadap mekanisme konstitusional harus menjadi prinsip dalam menyikapi persoalan tersebut.
"Prinsipnya, kita menghormati independensi lembaga peradilan, menjunjung kepastian hukum, dan memastikan setiap persoalan ketatanegaraan diselesaikan melalui mekanisme konstitusional," paparnya.
Mahkamah Agung sebelumnya mengabulkan kasasi yang diajukan warga bernama Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. MA menyatakan surat keterangan itu tidak sah dan batal demi hukum.
"Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian putusan nomor 742 K/TUN/2026 seperti dikutip dari situs resmi MA, Jumat (30/10).
