.webp)
Polusi udara yang menyelimuti wilayah Jabodetabek mendorong Pemprov DKI Jakarta merencanakan aturan work from home (WFH) bagi ASN. Rencana ini pun meluas hingga mendorong Pemprov Jabar merencanakan hal serupa demi menekan polusi.
Sebagaimana diketahui, beberapa minggu belakangan ini langit biru DKI Jakarta dan sekitarnya tak sebiru biasanya. Langit biru itu tertutup oleh pekatnya kabut polusi.
Hal inilah yang mendorong Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi membahasnya dengan Pemprov DKI. Edi Marsudi membahas langkah penanganan polusi dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sebagai DPRD akan bicara dengan Pak Gubernur untuk mengambil langkah dan sikap," kata Prasetyo di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023).
Dia mengatakan DPRD DKI sudah punya sikap soal penanganan polusi udara. Dari sinilah tercetus usulan penerapan sistem kerja dari rumah (work from home/WFH) 50 persen bagi ASN Pemprov DKI.
"Kalau memang mereka tidak mau mengambil langkah dan sikap, kami (DPRD) mengambil sikap. Saya akan me-WFH-kan teman-teman karyawan, salah satu sikap kita lakukan 50 persen untuk ASN Pemprov DKI antara tanggal, jadi setelah saya bicara dengan Pak Gubernur, dari tanggal 21 Agustus sampai 21 Oktober itu ada WFH 50 persen," ujarnya.
 Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (Anggi/detikcom) |
Dia juga mengusulkan WFH 75 persen bagi pegawai lembaga pemerintah lain dan swasta pada 4-7 September 2023. Dia mengatakan hal itu bersamaan dengan gelaran KTT ASEAN.
Simak Video: Heru Budi Ungkap Uji Coba 50% ASN WFH Diterapkan Mulai 21 Agustus
Uji Coba WFH ASN di DKI Jakarta
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono pun memastikan uji coba work from home (WFH) kapasitas 50% bagi ASN di lingkungan kerja Pemprov DKI dimulai pada 21 Agustus mendatang. Nantinya, WFH akan diterapkan kepada ASN yang tak langsung bersentuhan dengan masyarakat.
"Kemarin saya minta Pak Sekda, ya mungkin tanggal 21 Agustus, khusus pegawai yang tidak bersentuhan langsung kita coba, pertama untuk bisa memberikan kenyamanan KTT ASEAN," ujar Heru Budi di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/8).
Heru mengakui awalnya, WFH diusulkan dimulai pada akhir September mendatang. Namun pihaknya memutuskan mempercepat penyelenggaraan WFH bagi ASN DKI.
"Ya rencana mungkin 1-2 bulan. Rencana (sampai) 2 bulan," kata dia.
"Ya sampai akhir lah, kita coba. Kemarin itu usulannya sampai akhir September ya," sambungnya.
Heru menuturkan kebijakan WFH sebetulnya sudah mulai diterapkan di sejumlah Kementerian dan Pemda. Selain itu, Heru memastikan WFH bakal diterapkan selama penyelenggaraan KTT ASEAN mendatang.
"Di beberapa Kementerian sudah (WFH), di beberapa pemerintah daerah sudah (WFH). Jadi WFH itu kita uji coba. Terkait dengan WFH jelang KTT juga kita usahakan untuk supaya KTT ASEAN berjalan dengan baik di Jakarta," tuturnya.
Meluas hingga Jabar
Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) termasuk wilayah terdampak polusi. Demi menekan polusi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) pun bakal mengumpulkan sejumlah kepala daerah untuk memperkuat penerapan WFH bagi aparatur sipil negara.
Hal tersebut disampaikan Ridwan Kamil setelah mengikuti rapat koordinasi bersama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pj Gubernur Banten Al Muktabar beserta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya. Rapat diadakan di kantor Kemenko Marves di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (18/8).
"Pengurangan mobilitas itu pakai work from home harus digalakkan. Pemprov Jabar sudah melakukan, dimulai dari PNS, Bodetabek, maka saya akan rapat dengan wali kota untuk kuatkan sektor PNS dan swasta lakukan pembatasan kerja ke kantor atau lakukan inovasi-inovasi lainnya," kata Ridwan.
Pria yang kerap disapa Kang Emil itu menuturkan, saat ini kebijakan bekerja dari rumah atau WFH baru diterapkan bagi para ASN tingkat Provinsi Jawa Barat. Ketentuannya adalah tiga hari WFH dan tiga hari bekerja di kantor (WFO).
"Sudah kami lakukan di PNS Pemprov Jabar ada konsep 3-2, 3 hari kerja, 2 hari kordinasi di kantor. Ada 4-1, 4 hari kerja 1 hari kantor untuk pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan publik, kami lakukan. Pasca-COVID harusnya bisa permanen," jelasnya.
Karena itu, Kang Emil berharap kebijakan serupa turut diterapkan di wilayah kota dan kabupaten lainnya di Jawa Barat, khususnya wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek). Nantinya pihaknya bakal melakukan kajian lanjutan membahas opsi WFH bersama kepala daerah terkait.
"Poinnya, kami sudah melakukan (tingkat provinsi) cuma belum ke kota dan kabupaten, baru PNS saya, itu sudah dua bulan permanen. Khusus karena Jabodetabek sumbang pergerakan, ke Jakarta, kita akan perkuat. Minggu ini untuk dikaji," ucapnya.
Kang Emil kemudian membeberkan hasil kajian mengenai sumber polutan yang telah dikumpulkan pemerintah. Hasilnya, konsentrasi partikel polusi PM 2,5 tertinggi 75 persen masih berasal dari kendaraan bermotor. Sementara itu, dari PLTU hanya berkisar 25 persen.
"Kedua, evaluasi dari jumlah kendaraan, karena hasil kajiannya PM 2,5 zat paling berbahaya 75 persen dari kendaraan. Sementara itu, wacana di masyarakat kan nyalahin PLTU ya, sementara (PLTU) itu cuma 25 persen dari kajian yang ada," terangnya.
 Ridwan Kamil (Tiara Aliya/detikcom) |
Atas hal ini, pemerintah bakal mengevaluasi jumlah kendaraan bermotor yang beredar di wilayah Jabodetabek. Selain itu, pihaknya bakal menerapkan sejumlah kebijakan pengurangan mobilitas melalui work from home hingga pemberian insentif kendaraan listrik.
"Kemudian penguatan kendaraan listrik, ada wacana insentif dari Rp 7 juta ke Rp 10 juta, untuk motor listrik konversi, mempermudah urusan. Kemudian, meminta industri dan mal, kan suka dilihat bikin listrik sendiri pakai genset, karena harga lebih murah. Kita meminta PLN untuk mendiskon agar listrik bisa disertifikasi PLN," ucapnya.
