.webp)
Sebuah dokumen yang baru dirilis menunjukkan bahwa seorang rekan dari pengusaha Amerika Serikat (AS) dan terpidana pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein berencana mengakses aset negara Libya yang dibekukan. Epstein disebut menggandeng mantan pejabat intelijen Inggris dan Israel untuk melancarkan aksinya itu.
Dilansir Aljazeera, Senin (2/2/2026), dokumen itu dirilis oleh Departemen Kehakiman AS pada Jumat (30/1). Email yang dikirim ke Epstein itu menguraikan apa yang digambarkan pengirim sebagai peluang keuangan dan hukum yang terkait dengan ketidakpastian politik dan ekonomi di Libya pada saat itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Email tertanggal Juli 2011 itu dikirim beberapa bulan setelah pemberontakan yang didukung NATO terhadap Presiden Libya saat itu, Muammar Gaddafi, dimulai. Gaddafi dibunuh oleh pemberontak Libya pada Oktober tahun yang sama.
Menurut email tersebut, sekitar USD 80 miliar dana Libya diyakini dibekukan secara internasional, termasuk sekitar USD 32,4 miliar di AS.
"Dan diperkirakan bahwa angka sebenarnya berkisar antara tiga hingga empat kali lipat dari angka ini dalam aset negara yang dicuri dan disalahgunakan," demikian isi email tersebut.
"Jika kita dapat mengidentifikasi/memulihkan 5 persen hingga 10 persen dari uang ini dan menerima 10 persen hingga 25 persen sebagai kompensasi, kita berbicara tentang miliaran dolar," tulis dokumen itu.
Pengirim juga mengatakan bahwa beberapa mantan anggota badan intelijen luar negeri Inggris, MI6, dan badan intelijen luar negeri Israel, Mossad, telah menyatakan kesediaan untuk membantu upaya mengidentifikasi dan memulihkan "aset curian".
Email tersebut juga merujuk pada ekspektasi bahwa Libya perlu menghabiskan setidaknya USD 100 miliar di masa depan untuk rekonstruksi dan pemulihan ekonomi.
"Tetapi daya tarik sebenarnya adalah jika kita bisa menjadi andalan mereka karena mereka berencana untuk menghabiskan setidaknya USD 100 miliar tahun depan untuk membangun kembali negara mereka dan mendorong perekonomian," kata email tersebut.
Dalam email tersebut menggambarkan Libya sebagai negara dengan cadangan energi yang signifikan dan tingkat melek huruf yang tinggi, faktor-faktor yang menurutnya dapat menguntungkan inisiatif keuangan dan hukum. Email itu juga menyatakan bahwa telah diadakan diskusi dengan beberapa firma hukum internasional tentang bekerja berdasarkan sistem pembayaran berdasarkan keberhasilan.
Lihat juga Video 'Parlemen Libya Sidang Darurat, Desak Pemulihan Banjir dalam Tempo 6 Bulan':
