.webp)
Paparan berkepanjangan terhadap asap beracun akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diperkirakan menyebabkan sedikitnya 5.200 kematian di Indonesia pada Agustus dan September. Warga yang tinggal di Kalimantan dan Sumatera menjadi kelompok yang paling terdampak.
Temuan tersebut berdasarkan studi yang dirilis pada Kamis oleh Center for Research on Energy and Clean Air (CREA), organisasi riset berbasis di Finlandia. CREA memperkirakan sebanyak 3.560 kematian terjadi di Indonesia pada September akibat paparan asap kebakaran. Angka tersebut meningkat dibandingkan Agustus yang diperkirakan mencapai 1.700 kematian. CREA belum merilis estimasi untuk Oktober.
Tiga provinsi di Kalimantan mencatat risiko kematian tertinggi pada September. Kalimantan Tengah menempati posisi pertama dengan 14 kematian per 100.000 penduduk. Posisi berikutnya ditempati Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, masing-masing dengan sembilan kematian per 100.000 penduduk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Laporan tersebut mengaitkan risiko kematian dengan tingginya kadar partikel halus atau particulate matter (PM2.5). Partikel ini dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan menyebabkan kerusakan serius pada sistem pernapasan serta peredaran darah.
"Lonjakan kebakaran hutan dan lahan mendorong kadar partikel halus (PM2.5) mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata CREA, dikutip dari Nikkei Asia.
CREA menyebut kondisi yang memburuk pada September turut dipengaruhi oleh kekeringan akibat fenomena iklim El Nino. Organisasi tersebut mengatakan peningkatan aktivitas kebakaran yang terus terjadi di Kalimantan, serta Pulau Sulawesi dan Papua pada bulan lalu, bahkan telah melampaui rekor yang tercatat pada 2015.
Kebakaran hutan dan kabut asap merupakan masalah tahunan yang biasanya terjadi selama musim kemarau di kawasan tersebut.
Saat El Nino kuat melanda pada 2015, kebakaran di Indonesia dan kabut asap lintas batas yang ditimbulkannya diperkirakan menyebabkan 100.000 kematian dini. Sebagian besar korban berada di Indonesia, tetapi dampaknya juga dirasakan di Singapura dan Malaysia. Angka tersebut berdasarkan studi yang dilakukan oleh Universitas Harvard dan Universitas Columbia.
CREA melaporkan rata-rata kadar PM2.5 harian di sejumlah kota besar di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat mencapai lebih dari 20 kali ambang batas harian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni 15 mikrogram per meter kubik. Sementara itu, di sejumlah kota di Sumatera, kadarnya mencapai delapan hingga 10 kali lipat dari ambang batas WHO.
Secara nasional, sebanyak 58 juta penduduk terpapar kualitas udara kategori "tidak sehat" hingga "berbahaya" pada September. Jumlah tersebut menjadi rekor bulanan dan meningkat 40 persen dibandingkan puncak paparan pada Agustus, menurut CREA.
Warga di wilayah yang paling terdampak kebakaran dan asap mengatakan krisis tersebut telah berlangsung sejak Juli. Saat itu, El Nino mulai terjadi dan memicu kekeringan terburuk dalam beberapa tahun terakhir di sejumlah wilayah Asia Tenggara. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kebakaran pada vegetasi dan lahan gambut yang memang rentan terbakar.
Sementara itu, otoritas di Jakarta dan Singapura, yang juga terdampak kabut asap berbahaya dari Indonesia, tengah menyelidiki sejumlah perusahaan kelapa sawit serta industri pulp dan kertas. Penyelidikan dilakukan menyusul temuan titik panas di area konsesi perusahaan-perusahaan tersebut di Indonesia.
Di sisi lain, pada Kamis, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data yang menunjukkan bahwa sebanyak 10.781 hektare hutan dan lahan terbakar dalam 24 jam sebelumnya. Sebanyak 1.593 titik panas juga terdeteksi.
Juru Bicara BNPB, Berton Panjaitan, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah lainnya untuk meninjau laporan CREA. Ia menambahkan bahwa estimasi kematian berdasarkan pemodelan dalam studi tersebut berbeda dengan angka yang dicatat dan diverifikasi satu per satu oleh pemerintah. Namun, ia tidak menyebutkan jumlah kematian yang telah dicatat pemerintah akibat kebakaran dan kabut asap.
"Penilaian dampak kesehatan memerlukan data dan analisis dari lembaga yang memiliki kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan serta kualitas udara," kata Panjaitan kepada Nikkei Asia.
"Kami akan memperkuat koordinasi agar penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga pada mitigasi dampak kesehatan dan memastikan keselamatan masyarakat," lanjutnya.
Kementerian Kesehatan RI juga mengatakan kepada Nikkei Asia bahwa pihaknya akan meninjau studi tersebut.
Di sisi lain, keterbatasan anggaran memunculkan kekhawatiran terkait kesiapan Indonesia dalam menghadapi bencana. Anggaran awal BNPB untuk 2026 dipangkas menjadi Rp 491 miliar atau sekitar US$ 27 juta. Jumlah tersebut turun 76 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Penilaian ini memperkirakan jumlah kematian akibat paparan PM2.5 jangka pendek di Indonesia selama September 2026. Kematian yang dihitung merupakan kematian yang terjadi dalam beberapa hari setelah paparan. Estimasi tersebut dibedakan berdasarkan sumber partikelnya, yakni kebakaran hutan dan lahan serta sumber non-kebakaran.
Data konsentrasi PM2.5 harian diperoleh dari produk Tracking Air Pollution (TAP) yang dikembangkan oleh Tsinghua University, China. Data rata-rata bulanan tersebut kemudian disesuaikan dengan hasil pengukuran dari 186 stasiun pemantau kualitas udara di Indonesia. Stasiun tersebut berasal dari jaringan pemantauan nasional Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta stasiun rujukan milik dinas lingkungan hidup provinsi. Pengukuran mencakup 118 kota dengan menggunakan data dalam rentang 30 hari terakhir.
Selanjutnya, data konsentrasi PM2.5 tersebut dikaitkan dengan persebaran penduduk di tingkat provinsi. Perhitungan juga menggunakan model hubungan antara tingkat paparan PM2.5 dan risiko kematian jangka pendek (concentration-response functions) yang dibedakan berdasarkan sumber partikelnya, yakni kebakaran dan non-kebakaran.
Selain itu, CREA menggunakan data angka kematian dasar di setiap provinsi berdasarkan Global Burden of Disease 2023 yang disusun oleh Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME).
