.webp)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan realisasi pendapatan pemerintah daerah hingga 31 Juli 2026 menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di sisi lain, belanja daerah justru naik
"Di tahun 2026 ini sampai dengan 31 Juli, total pendapatan provinsi, kota, dan kabupaten yang sudah masuk itu adalah sebesar Rp 606,8 triliun. Ini sedikit lebih rendah dibanding dengan 31 Juli 2025, di waktu yang sama Rp 691,8 triliun," terang Tito dalam konferensi pers Nota Keuangan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Sementara itu, realisasi belanja daerah hingga 31 Juli 2026 mencapai Rp 538,6 triliun atau sekitar 42,5%. Tingkat realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini lebih tinggi dibanding tahun lalu, di masa yang sama 31 Juli 2025 sebesar 41,7%," ujarnya.
Adapun total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada 2026 mencapai sekitar Rp 1.153,9 triliun. Angka tersebut terdiri dari Transfer ke Daerah (TKD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). TKD pada 2026 tercatat sekitar Rp 725,2 triliun, sedangkan target PAD mencapai Rp 428,9 triliun.
Pemerintah juga telah memberikan tambahan TKD sebesar Rp18,9 triliun kepada daerah. Tambahan anggaran tersebut terutama ditujukan untuk membantu daerah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi belanja pegawai, termasuk pembayaran PPPK.
"Tambahan-tambahan anggaran tadi juga diberikan, terutama yang terakhir 5 Agustus, dari Bapak Presiden melalui Menteri Keuangan sebanyak Rp 18,9 triliun itu digunakan terutama untuk membantu daerah yang belanja pegawai. Ini adalah kesulitan terutama untuk bayar PPPK dan kemudian juga untuk membantu daerah-daerah yang fiskalnya rendah," pungkas Tito.
(ada/hns)
